PKB DIY Bahas Sosialisme Islam, Soroti Kesenjangan Nilai dan Praktik

Harianjogja.com, BANTUL—Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) DIY mengangkat gagasan Sosialisme Islam dalam diskusi publik bersama ratusan anak muda dari berbagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Forum tersebut membahas hubungan antara nilai-nilai Islam, keadilan sosial, serta praktik politik di Indonesia.

Diskusi bertajuk Orang-Orang Muda Bicara Sosialisme Islam: Membuka Ruang Setara itu digelar di Bento Kopi UAD, Bantul, Jumat (6/11/2026). Dua narasumber yang hadir yakni Wakil Rektor UMY Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan sekaligus Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Zuly Qodir, serta dosen UIN Sunan Kalijaga dan pengurus PWNU DIY, Gugun El Guyanie.

PKB Soroti Jarak antara Nilai Islam dan Praktik Kehidupan

Ketua DPW PKB DIY, Umaruddin Masdar, mengatakan pemilihan tema Sosialisme Islam didasarkan pada pemikiran sejumlah tokoh serta kondisi politik nasional. Menurutnya, terdapat persoalan yang perlu dikaji terkait capaian partai-partai yang berasas atau berhaluan Islam di Indonesia.

"PKB mengangkat tema 'Sosialisme Islam' tentu banyak pertimbangan, banyak hal, khususnya pemikiran banyak tokoh. Karena kita melihat secara politik partai-partai berasas Islam atau berhaluan Islam di Indonesia jarang menang, itu karena apa? Ini biar nanti para narasumber yang menjawab," ujar Umaruddin Masdar.

Dia juga menyoroti adanya jarak antara nilai-nilai Islam yang diyakini dengan praktik kehidupan masyarakat. Salah satu contoh yang disampaikan adalah ajaran Islam mengenai kebersihan, sementara hasil riset indeks kebersihan negara-negara Islam, menurutnya, tidak ada yang masuk dalam 50 besar.

Umaruddin menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara gagasan atau nilai ideologis dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Berarti ada gap, ada miss, ada yang hilang antara ide, nilai, gagasan ideologi dengan praktik kehidupan. Itu mungkin tantangan kita. Makanya kita perlu mendatangkan narasumber agar kita mendapatkan titik awal dari mana kita akan memulai, bagaimana kita membangun sosialisme Islam dan bagaimana Islam bisa besar ideologinya, praktiknya, dan kita bisa menang," lanjutnya.

Zuly Qodir Bahas Stagnasi Politik Berbasis Simbol Agama

Sosiolog sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, menilai penggunaan formalisasi dan simbol-simbol keagamaan dalam politik praktis mulai menghadapi kemunduran serta stagnasi.

Dia mengaitkan fenomena tersebut dengan pemikiran Asef Bayat, pemikir asal Iran yang mengembangkan tesis Post-Islamisme. Gagasan tersebut kemudian turut dikembangkan dalam kajian di Indonesia oleh Vedi R. Hadiz setelah peristiwa Arab Spring.

"Era saat ini setelah ada Arab Spring, hal-hal yang dihubungkan langsung dengan formalisasi atau formalitas keagamaan, terutama dalam konteks ini adalah Islam, kemungkinan akan mengalami kemunduran sekaligus stagnasi," ujar Prof. Zuly.

Zuly mencontohkan kondisi partai politik berbasis Islam, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia berpandangan perolehan suara PKS yang mencapai 8,1% lebih dipengaruhi ikatan emosional genealogis dibandingkan ikatan emosional ideologis.

"Sekarang ini yang irisannya dengan apa yang disebut dengan ikatan emosional ideologi, saya sedang tidak percaya. Tapi kalau itu emosional genealogis saya percaya," ungkapnya.

Menurut Zuly, faktor genealogis tersebut berkaitan dengan instruksi internal kepada kader untuk membangun keluarga besar dengan memiliki banyak anak. Generasi pertama dan kedua dari keluarga kader itu kini telah memiliki hak pilih dalam pemilu.

Atas kondisi tersebut, dia berpandangan partai politik Islam perlu menggeser perhatian dari penggunaan jargon dan simbol formal keagamaan. Fokusnya, menurut Zuly, seharusnya diarahkan pada upaya memanusiakan rakyat, meningkatkan kesejahteraan, dan mendekatkan diri dengan persoalan sosial masyarakat.

"Maka tesisnya dari Asef Bayat, tidak perlu lagi yang namanya ideologi yang formalisasi itu. Bagaimana caranya adalah tentang rakyat, masyarakat bisa hidup nikmat, sejahtera, ini penting sekali," tambahnya.

Gugun El Guyanie Ajak Anak Muda Pelajari Sejarah Sosialisme Islam

Sementara itu, dosen hukum UIN Sunan Kalijaga sekaligus pengurus PWNU DIY, Gugun El Guyanie, menekankan pentingnya generasi muda mempelajari kembali sejarah dan hubungan antara Islam dengan sosialisme.

Dia mengapresiasi diskusi yang digelar PKB DIY karena dinilai dapat membuka ruang bagi anak muda untuk mengenal pemikiran tokoh-tokoh seperti Ali Syariati dan HOS Cokroaminoto.

"Gagasan Ali Syariati, inspirasi dari HOS Cokroaminoto perlu kita pelajari. PKB adalah partai pertama yang mencoba untuk menggali mendiskusikan nilai-nilai sosialisme dalam konstitusi kita," ujar Dr. Gugun.

Dalam pemaparannya, Gugun turut mengangkat Piagam Madinah pada abad ke-7. Dia menyebut piagam tersebut sebagai konstitusi awal yang mempraktikkan masyarakat tanpa kelas serta menjunjung kesetaraan hak, jauh sebelum kemunculan Piagam Hak Asasi Manusia di dunia Barat.

Menurutnya, sejarah tersebut memperlihatkan adanya akar pemikiran Islam yang berkaitan dengan keadilan sosial.

"Makanya sering disebut bahwa Rasulullah adalah sang revolusioner sejati, karena tidak umum untuk di zamannya seorang manusia membabat kelas-kelas dibuat setara," jelasnya.

Gugun juga mengingatkan agar hukum dan konstitusi Indonesia tidak dipahami sebagai doktrin yang kaku. Keduanya, menurut dia, perlu terus direfleksikan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta perubahan zaman.

"Hukum tidak boleh statis, konstitusi tidak boleh kamu anggap sebagai kitab suci yang tidak bisa diubah, karena harus dinamis, harus sesuai dengan konteks dengan zaman," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.