PMI DIY Kirim 6 Personel Bantu Korban Gempa di NTT
PMI DIY mengirim enam personel ke Kabupaten Manggarai, NTT, untuk memberikan layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan promosi kesehatan.
Ketua Bawaslu Sleman Abdul Karim Mustofa. /Ist-tangkapan layar
Harianjogja.com, SLEMAN- Pelaksanaan debat publik pertama yang menghadirkan para calon bupati (Cabup) Sleman, Jumat (30/10/2020) malam, mendapat sorotan dari Bawaslu Sleman. Sejumlah catatan terkait kegiatan tersebut segera disampaikan kepada KPU Sleman.
Ketua Bawaslu Sleman Abdul Karim Mustofa mengatakan secara umum pelaksanaan debat terbuka berjalan lancar. Dalam pantauan dan pengawasan yang dilakukan, Bawaslu menilai tidak ada dugaan pelanggaran yang terjadi. "Tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat bupati yang melakukan debat ataupun penyelenggara," kata Kareem kepada Harianjogja.com, Sabtu (31/10/2020).
Meskipun begitu, lanjut Karim, Bawaslu tetap akan memberikan sejumlah catatan kepada penyelenggara kegiatan. Beberapa catatan yang disoroti Bawaslu di antaranya terkait prolog yang disampaikan oleh moderator acara. Moderator dalam pembukaan mengatakan, debat yang pastinya "solutif" yang itu menjadi salah satu jargon paslon tertentu.
"Moderator perlu hati-hati karena dalam prolognya mirip yang disampaikan oleh salah satu tagline paslon. Tapi itu mungkin sudah jadi istilah umum sehingga tidak ada yang salah," katanya.
Tidak hanya itu, Bawaslu juga menyoroti adanya peserta (undangan) yang membawa atribut kampanye pendukung salah satu Cabup. Di deretan undangan, terlihat adanya pendukung Cabup yang menggunakan masker bergambar salah satu Cabup dan nomor urut calon. Padahal, lanjut Karim, berdasarkan Keputusan KPU No.465/2020 tentang Pedoman teknis kampanye, memang tidak diperbolehkan membawa APK atau atribut kampanye.
Selain itu, ada sejumlah audien yang tidak menggunakan masker dengan benar. Saat mengambil undian, para paslon juga terlihat tidak menggunakan sarung tangan, dan setelah mengambil undian dari toples undian tidak menggunakan hand sanitizer. Padahal KPU Sleman sebelumnya menyatakan akan melaksanakan debat dengan protokol kesehatan ketat.
"Kami akan himbau agar penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat dan audien acara debat berikutnya untuk tidak menggunakan atribut paslon demi kelancaran dan ketertiban acara debat," katanya.
Ia juga menyoroti kolom komentar (live chat) pada livestreaming debat terbuka yang justru "gaduh" dengan komentar-komentar para pendukung masing-masing Cabup. Meski tidak membawa masa namun banyak komen di channel youtube KPU Sleman yang bernada kampanye hitam dan ujaran kebencian.
Menurutnya, Bawaslu akan menyarankan KPU untuk menutup kolom live chat tersebut agar situasi tetap kondusif. "Akan kami berikan surat himbauan untuk debat paslon selanjutnya, tentu setelah melihat Juknis dan tata tertib yang ditetapkan," kata Kareem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PMI DIY mengirim enam personel ke Kabupaten Manggarai, NTT, untuk memberikan layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan promosi kesehatan.
Warga Kalibawang mendukung rencana RSUD di utara Kulonprogo dan siap melepas lahan dengan syarat UGR wajar serta tenaga kerja lokal dilibatkan.
Buruh DIY meminta jaminan pesangon masuk RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam audiensi dengan Pemda DIY, Kamis (17/9/2026).
Kejagung akan melimpahkan Febrie Adriansyah dan dua tersangka lain ke Kejari Jaksel setelah berkas perkara dinyatakan P-21.
TNI AL menyiapkan 310 personel sebagai calon awak KRI Sriwijaya atau ITS Giuseppe Garibaldi yang kini telah memasuki perairan Indonesia.
Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI), Alfamart menggelar aksi donor darah yang melibatkan karyawan back office di 28 lokasi