Pemda DIY Cari Badan Usaha untuk Kelola TPA Piyungan

Harianjogja.com, JOGJA--Untuk menindaklanjuti rencana Kerja Sama Pemerintah dengan badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Pemda DIY menggelar penjajakan minat pasar, Senin (30/11/2020).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Mineral DIY, Hananto Hadi Purnomo, menjelaskan dalam kegiatan ini pihaknya ingin melihat respons para pelaku usaha terhadap proyek pengelolaan TPA Piyungan ini.

“Sejauh mana proyek ini akan menarik pasar. Tujuan Kerja sama pemerintah mendapatkan badan usaha yang kita harapkan membantu Pemda DIY pengelolaan sampah. Selain itu kami ingin dapat masukan dari investor maupun pemberi bantuan kira-kira untuk jalannya proyek ini supaya bagus seperti apa,” ujarnya.

Sejauh ini kata dia, minat pelaku usaha cukup bagus, dengan sudah ada setidaknya 92 badan usaha yang mengikuti proses penjajakan ini. Badan usaha ini akan diundang kembali dalam proses studi kelayakan terakhir.

“Kebanyakan kalau teknologi ada dari Eropa, dari Asia Tenggara sudah banyak. Mereka bergabung dengan yang ada di sini karena persyaratan harus memberikan paling tidak satu badan usaha Indonesia bergabung, harus konsorsium,” ujarnya.

Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Program Prioritas DIY, rani Syamsinarsi, menjelaskan penjajakan pasar ini merupakan proses menuju final studi pra kelayakan pengelolaan TPA Piyungan.

“Kami coba cari apakah pasarnya ada. Teknologi yang cukup kuat mereka seperti apa. Dengan permasalahan sampah yang ada di Piyungan. Itu yang kami jaring, kami masih open teknologi, belum tentukan satu titik teknologi. pemain kita di Indonesia banyak, itu yang kita jarring,” ungkapnya.

Saat ini, dari total 1.703 ton sampah yang dihasilkan warga DIY per hari, 600 ton diantaranya dibuang ke TPA Piyungan. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat pada 2024 hingga 900 ton per hari. Sebab itu, badan usaha nantinya harus mampu mengelola sampah dengan kapasitas 900 ton.

Dengan tambahan lahan seluas 6 hektar, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya dapat mengurai sampah hingga 80% sehingga hanya menyisakan 20% dari sampah yang masuk per hari, tidak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Diharapkan awal 2025 sudah proyek ini sudah bisa jalan, dengan estimasi 2022 sudah kontrak, 2023-2024 pembangunan konstruksi. Ada sejumlah opsi dalam KPBU, antara lain semu biaya ditanggung oleh badan usaha, menggunakan bantuan Kementerian Keuangan maksimal 49%, serta bantuan oleh pemerintah atau badan donor lain.

TPA Piyungan kata dia, dengan pengelolaan saat ini hanya mampu bertahan dua tahun lagi. Meski demikian, untuk dapat bertahan hingga 2025 pihaknya juga telah menyiapkan skema lain. “Tapi memang kami himbau dari hulu kurangi sampah, kurangi dari sumber,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.