Bank BPD DIY Kembali Gelar Malioboro Run 2026, Angkat Konsep Culture on Track
Bank BPD DIY kembali menggelar Malioboro Run 2026 bertema Culture on Track dengan lebih dari 8.000 peserta dan rute yang melewati sejumlah ikon budaya Jogja
Warga sedang membersihkan sisa material talut yang ambrol di Dusun Ketos, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Selasa (10/3/2020)./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mencatat masih ada sekitar 2.230 kepala keluarga (KK) di Bantul yang tinggal di zona merah rawan bencana tanah longsor.
Kepala keluarga yang tinggal di zona merah tersebut ada di 21 desa di delapan kecamatan yang paling rawan longsor, yakni di Kretek (Desa Parangtritis), Pundong (Seloharjo), Imogiri (Selopamioro, Sriharjo, Karangtengah, Girirejo, Wukirsari), Dlingo (Muntuk, Dlingo, Jatimulyo, Terong), Pleret (Segoroyoso, Bawuran, Wonolelo), Piyungan (Sitimulyo, Srimulyo, Srimartani), Kasihan (Bangunjiwo), dan Pajangan (Triwidadi dan Guwosari).
Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto mengatakan jawatannya tidak mungkin merelokasi semua kepala keluarga yang tinggal di zona rawan longsor tersebut karena keterbatasan lahan dan anggaran. “Anggaran yang disediakan hanya stimulus untuk bahan bangunan yang besarannya Rp25 juta-30 juta dari APBD,” kata Dwi, saat dihubungi Senin (24/1/2021).
BPBD sudah membicarakan dengan warga yang tinggal di zona merah rawan longsor untuk menyediakan lahan, termasuk rumah warga yang terkena material longsor, beberapa waktu lalu di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan dan di Nglingseng, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo.
Ada delapan KK yang terdampak longsor di dua kecamatan tersebut yang mendesak untuk relokasi. Sebab daerah tersebut sudah tidak layak untuk menjadi pemukiman karena rawan terjadi longsor susulan, “Kalau kami paksakan akan terjadi longsor lagi, kami tidak ingin ada korban jiwa seperti di Sumedang,” ucap Dwi.
Dwi mengatakan sebanyak 3 KK dari 6 KK di Dusun Nglingseng, Desa Muntuk terdampak longsoran yang cukup parah. Bahkan salah satu bangunan rumah bantuan Umah Tidak Layak Huni (RTLH) yang baru saja selesai dibangun rata dengan tanah akibat diterjang material longsoran. Lokasi tersebut masih terancam longsor susulan.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, “Dengan kejadian seperti itu rumah sudah tidak layak huni,” ucap Dwi.
Soal alat deteksi tanah longsor, Dwi mengakui masih kekurangan. Menurut dia saat ini hanya ada 10 alat deteksi longsor. Padahal idealnya harus ada sekitar 100 alat deteksi tanah longsor yang dipasang di lokasi zona merah rawan longsor. Untuk mengantisipasinya, BPBD Bantul sudah membentuk posko banjir dan longsor (bansor) selama musim hujan.
Posko tersebut siaga 24 jam dengan penjagaan melibatkan relawan bencana dan warga sekitar. Posko yang dipusatkan di desa-desa rawan bansor itu memantau dan melaporkan setiap peristiwa yang terjadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bank BPD DIY kembali menggelar Malioboro Run 2026 bertema Culture on Track dengan lebih dari 8.000 peserta dan rute yang melewati sejumlah ikon budaya Jogja
Menlu Iran Abbas Araghchi menyatakan Teheran siap berunding dengan AS dan mempercepat pembukaan Selat Hormuz jika tujuh tuntutan dipenuhi.
Redaksi kembali menghadirkan rangkuman Top Ten News Harianjogja.com edisi Sabtu (21/11/2026) yang merangkum isu paling hangat dan strategis
BPOB meraih predikat Informatif dalam Monev Kementerian Pariwisata 2026 dan memperkuat akses informasi publik melalui layanan SiKribo.
BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di 35 kabupaten dan kota di Jateng pada 21-26 November 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2027 sebesar Rp2.655.454. Nilai itu naik sebesar 14,10%