Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Peserta Musrembang kelurahan Sosromenduran, Kota Jogja membahas pengembangan Lanskap Kampung, digelar secara virtual beberapa waktu lalu. /Ist.
Harianjogja.com, JOGJA--Berada di kawasan pusat pariwisata Kota Jogja, Kelurahan Sosromenduran berupaya untuk menjadi wilayah pendukung wisata. Hal ini dilakukan dengan pengembangan konsep Lanskap Kampung, yang telah digagas sejak 2019 silam.
Lurah Sosromenduran, Agus Joko Mulyono, menuturkan Sosromenduran masih akan mengusung konsep Lanskap Kampung sebagai master plan pariwisata di tangkat kelurahan. “Potensi masyarakat terus kami kembangkan untuk mendukung Lanskap kampung,” ujarnya, Rabu (10/2/2021).
BACA JUGA : Bakal Ada Kampung Wisata Baru di Kota Jogja
Konsep ini kata dia, telah dibahas juga dengan Pemkot Jogja dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kelurahan Sosromenduran beberapa waktu lalu. Di sisi pembangunan fisik, pada 2022 akan dikerjakan pemeliharaan fasilitas umum hingga perbaikan konblok.
Sementara pada sisi pemberdayaan, akan dilaksanakan berbagai pelatihan dan vestifal untuk mengembangkan potensi masyarakat Sosromenduran di berbagai bidang diantaranya kuliner, kerajinan, kesenian, budaya dan keterampilan. “Festival untuk menampilkan hasil karya,” katanya.
Adapun salah satu potensi yang dimiliki masyarakat dalam bidang kerajinan yakni eco print. Eco print sebagai kreasi membatik menggunakan daun, diharapkan dapat menjadi salah satu media dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.
BACA JUGA : LOKALISASI SARKEM : Menjadi PSK untuk Hidupi Keluarga
Ia menceritakan konsep Lanskap Kampung telah mulai dikembangkan pada 2019 silam, ketika dirinya pertama kali menjadi Lurah Sosromenduran. Lanskap Kampung mengangkat tema Emas Tergenggam Dalam Lanskap Kampung.
Ia menjelaskan maksud tema tersebut yakni dalam Lanskap kampung harus mampu menjawab setidaknya empat poin persoalan pada masyarakat Sosromenduran, yakni kawasan kumuh, kurangnya partisipasi masyarakat, permasalahan sosial serta bagaimana menjadi icon pariwisata
Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi, menuturkan setiap kelurahan dalam membuat program kemasyarakatan harus fokus dan terukur. Hal ini diperlukan agar hasil program benar-benar bisa dirasakan dan tidak hanya menghabiskan anggaran.
“Harus Temonjo, keroso dan temoto. Kegiatan harus tajam, jelas apa yang mau dicapai. Ini menjadi bentuk efisiensi capaian. Jangan terlalu banyak program tapi hanya kecil-kecil sehingga tidak fokus dan tujuannya malah tidak jelas,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
KPK mendalami hubungan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dengan pengusaha EO terkait kasus dugaan korupsi proyek dan CSR.
Pembangunan gedung baru SDN Nglarang terdampak Tol Jogja-Solo di Sleman ditarget mulai Mei 2026 setelah pematokan lahan rampung.
Ditjenpas membantah video viral dugaan sel mewah dan penggunaan HP di Lapas Cilegon serta menegaskan pengawasan tetap dilakukan.
Xi Jinping menjelaskan filosofi “langit bulat dan bumi persegi” kepada Donald Trump saat berkunjung ke Kuil Langit Beijing.
KPK memeriksa Dirut PT Catur Elang Perkasa terkait dugaan korupsi investasi dan pinjaman jangka panjang PPT Energy Trading.