Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Suasana PTM di SDN Serayu, Jogja, Rabu (28/4/2021). /Harian Jogja-Sirojul Khafid
Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pendidikan Sleman telah mrencanakan pembelajaran tatap muka (PTM) dimulai pada tahun ajaran baru, Juli mendatang, Dinas Pendidikan Sleman memastikan tetap akan mengacu pada zonasi risiko Covid-19 dan izin Gubernur DIY untuk melaksanakan PTM.
Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widaryana, menuturkan saat ini persiapan untuk PTM di setiap sekolah terus berjalan, meski tetap melihat perkembangan situasi pandemi Covid-19. “Kalau kondisinya zona merah dan tidak memungkinkan tatap muka ya kami pending,” ujarnya, Kamis (17/6/2021).
BACA JUGA : Saat Sleman Zona Merah, Wajib WFH 75 Persen
Ia menjelaskan onasi risiko yang dilihat adalah per wilayah, sehingga dimulainya PTM bisa berbeda-beda waktunya di setiap sekolah, tergantung zonasi risiko di wilayahnya masing-masing. “Misalkan wilayah itu penyebarannya kecil dan zona hijau, dipersilakan [melaksanakan PTM],” katanya.
Di samping itu, pihaknya juga tetap menunggu izin dari Gubernur DIY untuk memulai PTM. Selama Gubernur DIY belum mengizinkan, maka Dinas Pendidikan Sleman juga belum akan memulai PTM. “Tetep nunggu itu, kalau belum diizinkan ya kami pending dulu,” ungkapnya.
BACA JUGA : Uji Coba PTM: Siswa dari Zona Merah & Oranye Tidak Boleh
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.