DPRD DIY Desak Pemda Bantu Warga Terdampak selama PPKM Darurat

Sunartono Selasa, 06 Juli 2021 06:37 WIB

DPRD DIY Desak Pemda Bantu Warga Terdampak selama PPKM Darurat

Kondisi Malioboro yang sepi tanpa ada aktivitas pedagang saat penerapan PPKM Darurat, Senin (5/7/2021). /Harian Jogja-Gigih M. Hanafi.

Harianjogja.com, JOGJA-DPRD DIY mendesak Pemda DIY untuk memberikan perhatian dengan memberikan bantuan kepada warga terdampak secara ekonomi selama penerapan PPKM Darurat. Bantuan ini bisa dikucurkan melalui skema pemulihan ekonomi.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menjelaskan PPKM Darurat sudah menjadi keputusan pusat yang harus dipatuhi oleh daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan penularan Covid-19 termasuk di DIY yang setiap harinya terus merangkak naik. Namun harus diakui, kondisi perekonomian saat ini menjadi tertekan, terutama saat adanya pembatasan kegiatan dalam aktivitas warga sesuai aturan PPKM Darurat.

"Karena aktivitas dikurangi maka jelas mengurangi aktivitas perekonomian. Kehidupan warga yang terdampak Covid-19 butuh dijamin pemerintah daerah agar terpenuhi kebutuhan pokoknya," kata Eko Senin (5/7/2021).

Politikus PDIP ini menilai Pemda DIY bisa mengalokasikan APBD DIY melalui skema bantuan untuk pemulihan ekonomi. Kebijakan pemulihan ekonomi rakyat harus bisa segera di bangkitkan seiring dengan penguatan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "Tidak boleh ada satu pun rakyat DIY yang kelaparan," tegas Eko.

Sehingga Pemda DIY memiliki sejumlah PR mulai dari penanganan layanan kesehatan terutama bagi pasien Covid-19, namun juga harus menyiapkan strategi untuk pemulihan ekonomi. Meski dalam kondisi yang serba tidak menentu, perekonomian masyarakat tetap harus dibangkitkan.

"Misal dengan membelanjakan APBD DIY ini hanya di dalam DIY saja sehingga perputaran uangnya di DIY dan berdampak secara ekonomi," katanya.

Ia menambahkan selain aspek ekonomi secara umum yang harus diperjuangkan, Pemda DIY juga perlu memberikan jaminan kebutuhan pangan khususnya warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. "Yang lainnya, percepatan belanja APBD untuk membeli produk rakyat yang digunakan untuk mendukung penanggulangan Covid-19 maupun operasional pemda," ujarnya.