Pembatasan Mobilitas Warga Diharapkan Turunkan Penyebaran Covid-19

Harianjogja.com, SLEMAN- Penyekatan jalan dan pembatasan mobilitas warga yang diterapkan selama PPKM Darurat diharapkan mampu menurunkan penyebaran Covid-19. Masyarakat diminta memahami upaya yang dilakukan pemerintah.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan salah satu upaya mengurangi laju penyebaran Covid-19 dengan cara membatasi pergerakan masyarakat. "Atau bahasa lainnya menjaga jarak supaya penularan Covid-19 tidak terjadi. Masyarakat harus lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, mudah-mudahan kita bisa kembali hidup normal," kata Budi saat meninjau kegiatan penyekatan PPKM Darurat di Prambanan, Kamis (8/7/2021).

Budi hadir bersama Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Di perbatasan dengan wilayah Jawa Tengah itu, mereka menyaksikan bagaimana para petugas melakukan penyekatan kendaraan yang hendak menuju wilayah DIY.

"Kami senang melihat pengurangan mobilitasi warga. Mudah-mudahn masyarakat bisa mengerti. Ini dilakukan agar kasus [penyebaran Covid-19] bisa turun lajunya. Kalau kasus sudah turun, maka kita bisa mengendalikan pandemi ini," katanya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Harian Indonesia Tembus 38.000, Warga Harus Tetap di Rumah

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan pengurangan mobilitas pergerakan warga adalah salah satu strategi agar kontak erat tidak terjadi sehingga penularan Covid-19 terus terjadi. Dia berharap, masyarakat memahami upaya yang sedang dilakukan pemerintah (untuk menurunkan kasus Covid-19).

"Mengurangi kontak erat warga bertujuan untuk mengurangi kasus aktif. Kami kontrol, melihat di lapangan apakah pelaksanaan PPKM Darurat berjalan khususnya mengurangi mobilitas masyarakat. Dan semua berjalan baik," katanya.

Hal senada disampaikan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dia menjelaskan PPKM Darurat yang diberlakukan sejak 3 Juli lalu merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebaran Covid-19. "Kunci dari penanganan Covid 19 adalah bagaimana menekan laju mobilitas masyarakat," katanya.

Pemantauan yang dilakukan di Prambanan, lanjut Listyo untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan di pos penyekatan. “Kami lihat prosesnya berjalan dengan baik dan masyarakat sudah memahami. Apabila ketentuan ini dipatuhi diharapkan penularan Covid-19 bisa ditekan," tambah Kapolri.

Sementara itu Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa mengatakan Pos Penyekatan PPKM Darurat di Prambanan ini untuk mengurangi mobilisasi pergerakan masa dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah DIY. "Alhamdulillah dari evaluasi Bapak Panglima TNI, Kapolri dan Menkes, pelaksanaan operasi di Pos Penyekatan PPKM Darurat di wilayah Prambanan ini dinilai baik. Kami berharap upaya ini dapat membantu memutus penyebaran Covid-19," kata Danang. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.