Perkuat Jaga Warga, Kalurahan di Gunungkidul Digelontor BKK Puluhan Juta Rupiah

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemerintah DIY bakal menggelontorkan anggaran Rp50-75 juta di setiap kalurahan untuk penanggulangan Covid-19 dalam program jaga warga. Rencananya alokasi ini akan dimasukan dalam bantuan keuangan khusus provinsi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Sri Suhartanto mengatakan untuk memperkuat program jaga warga dalam rangka penanggulangan Covid-19 sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah DIY. Rencananya setiap kalurahan bakal mendapatkan BKK provinsi.

Adapun besaran yang diterima tidak sama. Untuk kalurahan yang sudah memiliki proram jaga warga mendapatkan bantuan sebesar Rp75 juta. Sedangkan bagi kalurahan yang belum mendapatkan alokasi Rp50 juta. “Teknisnya ditangani oleh Pemerintah DIY. Yang jelas, program ini untuk memperkuat penanganan Covid-19 hingga tingkat padusunan,” katanya, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Permintaan Meningkat, PMI Jogja Tambah Mesin Plasma Konvalesen untuk Bantu Pasien Covid-19

Dia menjelaskan, BKK ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan mulai dari pengadaan sumplemen dan multivitamin, alat pelindung diri. Selain itu, ada juga dukungan untuk relawan dalam pemulasaraan jenazah yang dimakamkan dengan standarisasi Covid-19. “BKK akan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan. Untuk pelaksanaan disesuaikan dengan kegiatan yang dimiliki,” katanya.

Kepala Bidang Ideologi dan Ketahanan Nasional, Kesbangpol Gunungkidul, Irma Masdyastuti mengatakan, program jaga warga hingga tingkat dusun sudah mulai dijalankan. Meksi demikian, belum semua mengaktifkan karena berdasarkan data yang ada baru ada di 49 kalurahan.

“Belum semua memiliki. Dari 49 kalurahan ada 509 kelompok jaga warga yang telah terbentuk,” katanya.

Baca juga: PKL Malioboro Sebut Pemasangan Bendera Putih di Malioboro Bukan Keinginan PKL

Menurut dia, program jaga warga di kalurahan yang sudah membentuk berjalan dengan baik. Irma pun berharap kalurahan-kalurahan lain bisa segera membentuknya sehingga upaya penanggulangan corona dapat dioptimalkan.

“Kami terus berkoordinasi dengan kalurahan atau kapanewon agar program jaga warga benar-benar dapat dijalankan di seluruh wilayah,” katanya.

Carik Giriharjo, Kapanewon Panggang, Muharyanto mengatakan, sudah menerima informasi berkaitan dengan BKK dari Pemerintah DIY untuk penanggulangan corona. meski demikian, agar dapat menggunakan alokasi dana ini maka pemerintah kalurahan harus melakukan APBDes perubahan dengan memasukan program-program yang akan dijalankan.

“Untuk Giriharjo memang belum memiliki jaga warga sampai dusun. Tapi, ini sudah mulai proses serta penyusunan perubahan APBDes,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.