Ini yang Bikin Pemkab Sleman Kekeh Pilkades Tahun Ini Tak Ditunda Lagi

Harianjogja.com, SLEMAN- Pelaksanaan pemilihan lurah (Pilur) tahun lalu dengan cara e-voting menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan Pemkab Sleman ke Kemendagri agar tak menunda pelaksanaan pilkades. Begitu juga dengan vaksinasi yang sampai saat ini sudah mencapai 41%.

Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan Pemkab akan melampirkan perkembangan kondisi pandemi Covid-19 di Sleman kepada Mendagri terkait keputusan Mendagri menunda pelaksanaan pemilihan lurah pada 12 Septermber mendatang. "Kami akan sampaikan ke Mendagri, penurunan kasus Covid-19 di Sleman saat ini sejak PPKM level 4 diberlakukan," katanya, Kamis (12/8/2021).

Menurut Harda, pelaksanaan PPKM level 4 di Sleman terus membuahkan hasil. Kasus baru Covid-19 mulai mengalami penurunan dan tingkat kesembuhan pasien terus mengalami peningkatan. "Kami ingin ini menjadi pertimbangan Mendagri. Termasuk kegiatan vaksinasi yang dilakukan di Sleman yang sampai saat ini sudah mencapai 41 persen dengan target Oktober mencapai 90%," katanya.

BACA JUGA: Beberapa RW di Jogja Bolehkan Warganya Merokok Asal Lokasinya di Kuburan

Selain itu, kata Harda, Pemkab juga melampirkan kesuksesan pelaksanaan e-voting pemilihan lurah tahun lalu di mana pelaksanaannya saat itu digelar sesuai prokes ketat dan tidak menimbulkan klaster. "Sleman sejak tahun lalu sudah menerapkan pemilihan lurah secara e-voting. Ini tentu berbeda dengan pelaksanaan pemilihan lurah di kabupaten lainnya," kata Harda.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kata Harda, Pemkab berharap agar ada pertimbangan lain dari Kemendagri terkait kebijakan penundaan pelaksanaan Pilur di Sleman. "Kami berharap dengan informasi yang kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan Mendagri. Kami tidak kendor dengan penerapan prokes, testing, trasing dan treatment terus dilakukan," kata Harda.

Terpisah, salah seorang calon lurah Candibinangun, Pakem, Sismantoro mengatakan pihaknya bersama paguyuban lurah di Sleman keberatan dengan penundaan pelaksanaan Pilur yang sudah ditetapkan pada 12 September nanti. Menurutnya, Pemkab Sleman berpengalaman melaksanakan Pilur di masa pandemi pada tahun 2020 lalu.

"Saat itu, pelaksanaan Pilur atau pilkades berjalan lancar dan tidak ada klaster baru. Sebab Pilur di Sleman menggunakan e-voting dan ini berbeda dengan kabupaten yang lain," katanya.

Menurut Sismantoro, sistem e-voting tidak membutuhkan waktu lama dalam proses pemilihan sehingga tidak menimbulkan kerumunan. "Pproses pemungutan suara menggunakan sistem e-voting ini cepat. Paling tidak dalam satu TPS hanya butuh dua jam saja," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Paguyuban Kepala Desa Manikmoyo Sleman, Irawan mengatakan terbitnya surat Mendagri No.141/4251/sj, terkait penundaan pelaksanaan pemilihan lurah (Pilur) atau Pilkades serentak pada 12 September mendatang memicu penolakan para calon lurah. "Kami mendukung langkah yang dilakukan para calon lurah terhadap Surat Mendagri yang menunda pelaksanaan Pilur serentak," kata Irawan kepada Harianjogja.com, Rabu (11/8/2021).

Dia mengatakan ada sejumlah alasan mengapa penundaan pelaksanaan Pilur serentak di Sleman tidak perlu ditunda. Pertama, katanya, pelaksanaan Pilur serentak di Sleman sejak tahun lalu sudah menerapkan e-voting (sistem elektronik). "Jadi Sleman punya pengalaman melaksanakan Pilur secara evoting tahun lalu. Pelaksanaan Pilur secara evoting jelas mencegah kerumunan warga," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.