Mahasiswa Papua di Jogja Kecam Operasi Militer di Maybrat

Harianjogja.com, SLEMAN—Ribuan warga sipil Kabupaten Maybrat, Papua barat memilih mengungsi ke hutan sejak 3 September lalu akibat operasi militer. Mahasiswa Papua Kota Studi Jogja mendesak pemerintah untuk segera menarik militer dari wilayah tersebut.

Hal ini disampaikan dalam konferensi pers Tarik Militer Dari Maybrat dan Seluruh Wilayah West Papua, di Asrama Manokwari, Condongcatur, Depok, Sleman, Sabtu (11/9/2021). Koordinator Mahasiswa Papua Kota Studi Jogja, Yoseph Fatem, menjelaskan akibat operasi militer tersebut, sebanyak 7.000 warga sipil dari lima distrik dan 50 kampung yang harus mengungsi.

“Saat ini para pengungsi sedang tersebar di beberapa kampung tetangga. Ada yang masih bertahan di hutan sejak mereka mengungsi, dengan bahan makanan seadanya. Aktivitas belajar-mengajar pun lumpuh, aktivitas ibadah tidak berjalan, peternakan dan perkebunan milik warga tidak terurus, rumah dan harta benda semua ditinggalkan,” ujarnya.

Ia menceritakan operasi militer tersebut berawal dari penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) terhadap Porsamil di Kampung Kisor pada 2 September lalu, yang menewaskan empat anggota TNI AD. Insiden ini direspon dengan operasi militer yang hingga kini diperkirakan telah melibatkan lebih dari personel.

Dalam operasi militer ini, pos-pos militer didirikan sepanjang jalan-jalan umum. Warga yang melintas disita identitasnya, barang bawaan disita dan alat perkebunan seperti parang, kampak serta tombak juga diambili. Pada hari pertama, TNI dan Polri menangkap setidaknya dua warga sipil, yakni Simon Waimbewer dan Maikel Yaam. Hingga hari kesepuluh, penangkapan warga sipil terus bertambah.

“Kami menyatakan sikap tegas. Tarik militer dari Kabupaten Maybrat,-Aifat, Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua dan seluruh tanah Papua. Hentikan operasi militer yang sedang berlangsung hari ini. Bebaskan warga sipil yang ditangkap tanpa syarat. Mereka bukan pelaku. Buka akses jurnalis asing dan independen ke Maybrat dan seluruh tanah Papua,” katanya.

Anggota Mahasiswa Papua Kota Studi Jogja, Maximus Sedik, menuturkan pendekatan militeristik yang selama ini terjadi di Papua mengakibatkan trauma yang membekas di kepala masyarakat. Maka ia mengecam segala bentuk pendekatan militeristik yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

“Pemerintah harus menarik militer dari seluruh tanah Papua, untuk keselamatan rakyat Papua sebagai pemilik tanah, yang lahir, hidup dan besar di tanah itu. Mereka berhak untuk kembali beraktivitas,” tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.