BEDAH BUKU: UMKM Didorong Naik Kelas lewat Penguatan Branding
Anggota DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat branding agar produk tidak hanya viral
Penyerahan Penghargaan WTP oleh Kepala Kanwil DJPB DIY kepada Bupati Bantul./Istimewa
Harianjogja.com, BANTUL - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Arif Wibawa beserta Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sugeng Winarno dan Kepala KPPN Yogyakarta, Rizki T Karipany melakukan audiensi dangan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih beserta jajaran di Ruang Bupati Bantul, Kamis (28/10).
Selain untuk audiensi dan bersilaturahmi, pertemuan ini sekaligus dalam rangka menyerahkan penghargaan dari Pemerintah kepada Pemda Bantul atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penyerahan penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dan disaksikan oleh Sekretaris BKAD Bantul Suyono, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Didik Warsito dan Kepala Bidang Aset BKAD Jugo Noor Subarkah.
Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan untuk yang ke 9 kalinya berturut-turut, sebuah prestasi yang membanggakan sebagai salah satu wujud tata kelola keuangan yang baik pada Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan capaian prestasi tersebut diberikan penghargaan oleh pemerintah kepada Pemda Bantul berupa Plakat dan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan prinsip akuntansi keuangan yang tepat dan akuntabel.
Arif Wibawa menyampaikan bahwa capaian opini WTP 9 kali berturut-turut dari Pemda Bantul merupakan capaian prestasi yang telah melewati peringkat excellent 1 (capaian WTP 5 kali berturut-turut), diharapkan prestasi ini dapat selalu dipertahankan sehingga nanti bisa meraih excellent 2 (capaian WTP 10 kali berturut-turut). Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta akan selalu siap dan proaktif membantu Pemda yang memerlukan pendampingan atau konsultasi terkait keuangan daerah demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang semakin berkualitas. Tercapainya opini WTP ini merupakan salah satu indikator Pemda berhak menerima Dana Insentif Daerah (DID), yang digunakan untuk memajukan perekonomian Kabupaten Bantul.
Bupati Bantul usai menerima penghargaan tersebut menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemda Bantul. Pemda Bantul akan berupaya untuk mempertahankan opini WTP untuk laporan periode-periode yang akan datang. Selama ini Pemda Bantul melalui BKAD Bantul telah memberikan kontribusi dengan memberikan data yang update dan akurat sehingga Laporan Keuangan yang komprehensif menggambarkan konsolidasian antara LKPP dan LKPD dapat tersaji dengan baik. Untuk kedepannya, diharapkan kerja sama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dan Pemda Bantul dapat terus terjalin dengan baik.sebagai wujud nyata sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Anggota DPRD DIY, Rahayu Widi Nuryani, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat branding agar produk tidak hanya viral
Prabowo menyebut porsi hasil pengemudi ojol naik dari 80% menjadi 92%. Sejumlah pengemudi dilaporkan penghasilannya naik hingga 3 kali lipat.
Prabowo menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi akhir 2026 dan pembangunan 1.582 kapal ikan modern dimulai pada 2027.
RPPLH DIY 2026-2056 disiapkan sebagai pedoman lingkungan 30 tahun. DPRD DIY meminta pembangunan ekonomi tak mengorbankan lingkungan.
Prabowo menargetkan swasembada daging sapi dan kerbau dalam 5 tahun. Danantara menggandeng JBS dengan investasi awal US$2,5 miliar.
Kekeringan Gunungkidul meluas. Sebanyak 83.757 jiwa di 71 kalurahan terdampak krisis air bersih dan bantuan mencapai 1.087 tangki.