UMK Gunungkidul 2026 Rp2,46 Juta, Berapa Besaran Tahun Depan?
Komisi D DPRD Gunungkidul berharap UMK 2027 disesuaikan dengan biaya hidup, kemampuan perusahaan, dan formula pengupahan yang berlaku.
Pengguna skuter listrik di kawasan Malioboro, Jogja, Minggu (9/1/2022)./Harian Jogja-Sirojul Khafid
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota Jogja bakal membatasi jumlah skuter listrik yang bisa beroperasi di kawasan wisata, khususnya Malioboro, Tugu dan Keraton menyusul maraknya penggunaan skuter listrik di jalanan. Saat ini, operasional skuter listrik dihentikan sementara.
"Kami ingin ada pembatasan jumlah skuter dan kami tidak ingin itu jumlahnya terlalu banyak, kemarin juga Pak Wali Kota sudah pesan bahwa, minta agar Dishub Jogja dan UPT Cagar Budaya untuk membatasi skuter," kata Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, Senin (10/1/2022).
BACA JUGA: Dilema Skuter Malioboro: Dinikmati Wisatawan, Mengganggu Pengguna Jalan
Selama masa pendataan, Pemkoy meminta agar operasional skuter listrik ditunda terlebih dulu. Selama itu, Pemkot Jogja akan berupaya untuk mengatur jam operasional dan juga rute yang bisa dilewati oleh skuter listrik.
"Operasional disetop dulu agar didata, termasuk jam operasional yang memungkinkan ke depannya. Kami coba hentikan dulu operasionalnya dan evaluasi semuanya," katanya.
Selama ini menurut Heroe, pengguna skuter listrik kerap melaju pada tempat yang bukan semestinya. Pengelola juga tidak menentukan area mana saja yang boleh dilewati dan dilarang untuk pengguna skuter listrik.
Saat ini pendataan sudah dilakukan pada penyewaan skuter listrik yang ada di kawasan Malioboro dan juga area Tugu. Pemkot Jogja juga tidak ingin kasus skuter listrik terulang seperti yang terjadi pada odong-odong di kawasan Alun-alun selatan.
“Kami punya pengalaman, dulu di Alun-alun Selatan odong-odongnya terlalu banyak sehingga jadi semuanya tidak bisa jalan. Sekarang kami batasi jumlah sekuternya supaya tidak menganggu," ucap dia.
BACA JUGA: Tol Rampung Tahun 2023, Jogja-Solo Hanya 20 Menit
Sebelumnya, Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, telah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian dan juga Satpol PP Jogja untuk menertibkan skuter elektrik itu. Pasalnya, skuter tersebut masuk dalam kategori unstable vehicle yang hanya boleh melaju di jalur tertentu.
Penggunaan skuter elektrik pada jalur umum bersamaan dengan pengendara lain tentunya cukup membahayakan. "Karena itu akan mengganggu pengguna jalan lain. Kalau sampai ngegas-nya salah atau ngerem mendadak, itu jelas sangat berbahaya," ungkap Haryadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komisi D DPRD Gunungkidul berharap UMK 2027 disesuaikan dengan biaya hidup, kemampuan perusahaan, dan formula pengupahan yang berlaku.
Anggaran infrastruktur Kulon Progo dalam KUA 2027 mencapai Rp425,2 miliar, dengan fokus pemeliharaan rutin dan rekonstruksi jalan.
Pemprov Jateng berkoordinasi dengan BKN, PPATK, dan OJK untuk menelusuri ASN yang diduga terlibat judi online serta menegakkan aturan disiplin.
Daya beli melemah, UMKM DIY dituntut beradaptasi. Jumlah usaha mencapai 347.744 unit, sementara KUR tersalur Rp3,31 triliun hingga Juli 2026.
DPRD Sleman mendorong program Rumah Ibadah Ramah Anak untuk memperkuat nilai spiritual, sosial, dan pembentukan karakter generasi muda.
FCD mendesak polisi menarik pasukan, menghentikan kekerasan, dan membuka jalur evakuasi bagi massa aksi di sekitar Malioboro dan DPRD DIY.