Tiga Tahun Berturut-turut Sekolah di Bantul Kekurangan Murid, Siap-Siap Digabung

Harianjogja.com, BANTUL-Wacana penggabungan atau regrouping sekolah satu dengan lainnya di Bantul kembali mencuat. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) daerah setempat sudah mewanti-wanti bahwa sekolah yang kekurangan murid selama tiga tahun berturut-turut akan dilakukan penggabungan.

Kepala Disdikpora Bantul mengatakan dari data sementara yang dia miliki sekolah yang kekurangan murid hampir semuanya adalah sekolah dasar (SD). Ia mencatat ada 64 SD negeri yang satu rombongan belajar (Rombel) di bawah 13 orang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), beberapa waktu lalu.

Sementara satu rombel seharusnya ada 28 orang. Lebih parah lagi masih ada sekolah yang satu kelas hanya mendapatkan siswa di bawah 10 orang, “Yang di bawah 10 siswa ada 20 SD,” kata Isdarmoko, Rabu (20/7/2022).

BACA JUGA: Kasus Covid-19 di Sleman Terus Naik, Pasien Isoter Gemawang Tambah 1 Orang

Menurutnya, sekolah kekurangan siswa apalagi satu kelas di bawah 10 orang akan mempengaruhi kualitas pendidikan, “Misalnya jika hanya ada sekolah dengan satu angkatan ada 10 siswa atau kalau SD enam tingkat jadi 60 orang itu saya kira sulit mempertahankan kualitasnya, apalagi unggulan ya itu sangat berat,” katanya.

Selain kualitas, regrouping juga untuk efiseiensi sumber daya manusia (SDM) baik siswa maupun gurunya. Namun demikian pihaknya tidak terburu-buru untuk menggabung sekolah yang kekurangan siswa. Disdikpora masih menyisir berapa lama sekolah tertentu kekurangan siswa.

Ia memberikan batas waktu penggabungan sekolah adalah bagi sekolah yang kekurangan murid tiga tahun berturut-turut. Pihanya sudah menyampaikan rencana tersebut kepada semua kepala sekolah di Bantul.

“Kemarin kepala sekolah pas ada event ketemu, itu sudah saya lontarkan istilahnya siap-siap lah begitu. Tapi nantinya kita lihat dulu secara cermat bahwa yg di-regrouping itu sekolah yang tiga tahun berturut-turut muridnya kurang,” katanya.

Rencana penggabungan sekolah tersebut diakui Isdarmoko juga sudah disampaikan kepada bupati Bantul dan sekretaris daerah Bantul. Sambil menunggu kebijakan dari peimpinan daerah, pihaknya masih terus menyisir sekolah-sekolah yang kekurangan murid.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Bantul, Ichwan Tamrin Murdianta mengatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan soal rencana regrouping sekolah yang kekurangan siswa dari Pemkab Bantul dengan Dewan, khususnya Komisi D yang membidangi pendidikan. Secara umum politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini tidak mempersoalkan regrouping sekolah untk efisiensi SDM dan peningkatan kualitas pendidikan.

“Tapi perlu dipikirkan juga dengan bangunan yang ditinggalkan,” katanya. Ia menyaksikan ada salah satu gedung SD di wilayah Sewon yang kondisinya meprihatinkan tidak ada pemeliharaan sama sekali sehingga gedung tersebut tidak digunakan, “Kalau gedung sekolahnya milik kas desa atau menyewa tidak masalah tapi kalau gedungnya milik Pemkab itu harus dipikirkan pemanfaatannya nanti,” ujarnya.

Menurut Ichwan, sebenarnya ada solusi lain selain regrouping satu sekolah dengan sekolah lain, yakni pemerataan siswa. Ia mencontohkan jika saat ini satu rombel SD 28 siswa bisa diturunkan menjadi 25 atau 20 siswa, sisanya disebar ke SD lainnya sehingga terjadi pemerataan. Namun demikian opsi tersebut juga perlu dibahas kembali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.