Dinkes Bantul Pastikan Belum Ada Temuan Influenza A di Bumi Projotamansari
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
Suasana uji coba satu arah ke selatan di Jalan Gambiran yang dimulai sejak Selasa (30/8/2022)./Harian Jogja-Yosef Leon\r\n
Harianjogja.com, JOGJA — Sejumlah warga di Jalan Gambiran dan Giwangan, Umbulharjo protes ke Dinas Perhubungan (Dishub) Jogja lantaran terdampak penerapan satu arah ke selatan di Jalan Gambiran, Jogja.
Diketahui, penerapan arus satu arah di Jalan Gambiran baru diuji coba selama tiga hari sejak 30 Agustus lalu.
Warga yang protes tersebut merupakan pemilik usaha Jalan Gambiran. Mereka merasa dirugikan akibat penerapan arus satu arah tersebut lantaran kehilangan konsumen. Mereka pun meminta Dishub meninjau ulang rekayasa lalu lintas tersebut.
Ketua RT 37 RW 10 Gambiran, Ery Agus Bernadhy meminta kepada Dishub Kota Jogja untuk mengevaluasi aturan arus satu arah Jalan Gambiran sebelum nantinya ditetapkan permanen.
Dia mengaku sejak uji coba diberlakukan, warga kerap beradu argumen dengan petugas di lapangan lantaran tidak terima dengan kebijakan itu. Pihaknya meminta agar satu arah ke selatan di Jalan Gambiran hanya diterapkan kepada roda empat.
"Kami tidak menolak secara keseluruhan karena ini demi kebaikan, hanya saja dengan adanya satu arah kami minta supaya diberlakukan hanya bagi mobil karena warga kami yang buka jualan di sana baru berapa hari sudah terdampak," kata Bernard saat menyampaikan aspirasi di kantor Dishub Kota Jogja, Kamis (1/9/2022).
BACA JUGA: Jalan Gambiran Jogja Bakal Diberlakukan Searah
Menurutnya, sejak diberlakukan searah ke selatan di Jalan Gambiran para pengemudi juga kerap memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.
Hal ini disebutnya malah semakin rentan menyebabkan kecelakaan di kawasan itu. Padahal salah satu alasan Dishub memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah di Jalan Gambiran lantaran faktor potensi kecelakaan.
"Harapan kami pada uji coba besok hanya untuk mobil saja sebelum aturan ini diberlakukan tetap dan resmi. Sekarang ini kan untuk semua kendaraan. Makanya kami sampaikan agar dievalusi agar hanya mobil saja dan motor dibolehkan," katanya.
Warga Giwangan RT 4 RW 2, Minhaat Anwarsyah yang membuka usaha penatu di Jalan Gambiran merasa sangat terdampak dengan kebijakan baru itu.
Dia mengaku konsumen para mahasiswa lebih memilih tempat lain karena praktis dan tidak memutar terlalu jauh dibandingkan dengan ke Jalan Gambiran.
"Kalau saya terdampak sekali memang bahwa pendapatan sama sekali tidak ada. Padahal kami ini hanya penghasilan dari laundry, dengan jalan ditutup satu arah pengaruhnya sangat besar bagi kami, ini baru tiga hari apalagi seminggu, terus kehidupan kami ke depan bagaimana. Tolong lah dipikirkan masyarakat kecil ini," kata dia.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Jogja, Windarto mengatakan aspirasi yang disampaikan warga akan jadi bahan masukan oleh pihaknya untuk mengevaluasi pelaksanaan uji coba satu arah ke selatan di Jalan Gambiran.
Hal itu akan coba ia sampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) lain dalam evaluasi yang akan datang. "Kami terima dan catat, tadi memang akan kami sampaikan saat evaluasi dengan tim lain. Yang penting adalah kebaikan bersama, tidak hanya dari teknis saja tapi semuanya. Kita juga perhatikan dari sisi sosial ekonomi masyarakat," kata Windarto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
Arie Sujito menilai reshuffle kabinet Prabowo harus menjawab problem dan harapan publik, bukan justru memunculkan teka-teki baru.
DPRD Kulonprogo menyoroti kendaraan ODOL dan aktivitas pertambangan yang dinilai berdampak pada kerusakan serta usia pakai jalan.
Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman digelar dua hari di Kulonprogo, mempertemukan 25 stan dan stakeholder pertanian DIY.
Pengajuan pengunduran diri Dukuh Krapyak Wetan, Bantul, belum memenuhi syarat. Pemkab menyebut hasil klarifikasi tak menemukan unsur tuduhan.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.