WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
ARB bergerak dari bundaran UGM menuju DPRD DIY, Kamis (15/9/2022)./Istimewa
Harianjogja.com, SLEMAN—Sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali menggelar aksi menolak kenaikan BBM, Kamis (15/9/2022). Berangkat dari Bundaran UGM, massa berjalan hingga kantor DPRD DIY.
Massa mulai berdatangan ke Bundaran UGM sekitar pukul 11.00 WIB. Beberapa dari mereka mengenakan almamater kampus, beberapa lainnya menggunakan pakaian bebas. Beberapa banner dibentangkan.
Salah satu banner berlatar merah bertuliskan ‘Pejabat makin kaya, rakyatnya makin miskin.’ Ada pula banner putih bertuliskan ‘Kami Aliansi Rakyat Bergerak tolak kenaikan BBM. Fuck The System.’ Massa mulai bergerak pukul 13.00 WIB.
Dalam keterangan resminya, ARB menuturkan kondisi ekonomi di Indonesia baru mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi yang melanda negeri ini. Namun, pemerintah malah menaikkan harga BBM.
“Kenaikan harga BBM merupakan bentuk dari penindasan karena efek domino yang akan muncul sangat besar. Mulai dari inflasi, turunnya pertumbuhan ekonomi, daya beli yang menurun, hingga naiknya harga barang-barang yang dijual di pasar,” tulisnya.
Pemerintah memberikan solusi berupa bantuan sosial guna meminimalkan dampak dari kenaikkan harga BBM. Namun, bantuan sosial ini tidak dapat menutupi kebutuhan karena jumlahnya terbilang kecil dan tidak menyasar ke seluruh rakyat yang membutuhkan.
BACA JUGA: Jumat-Sabtu TPST Piyungan Tutup, Warga Sleman Diminta Tahan Buang Sampah
Beberapa tuntutan yang diajukan ARB meliputi menolak kenaikan harga BBM; menolak pasal-pasal RUU KUHP tentang perlindungan terhadap harkat martabat presiden, wakil presiden, pejabat lainnya, serta kekuasaan umum; menuntut pemerintah dan DPR untuk melakukan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi secara cepat dengan menggunakan prinsip pembentuk peraturan perundang-undangan; menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan; serta menuntut Pemerintah Pusat dan daerah untuk membuka seluas-luasnya akses dan fasilitas transportasi publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
KPK menggeledah rumah anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi dan menyita barang bukti elektronik terkait penyidikan suap audit Muara Enim.
Perguruan tinggi harus ditopang tata kelola, budaya akademik, dan integritas, bukan sekadar biaya kuliah.
Pemberantasan judi online harus menyasar seluruh ekosistem, termasuk rekening penampung dan penegakan hukum.
Kemkomdigi telah memutus akses 3,7 juta situs dan konten judi online sejak Oktober 2024. Sebanyak 32.500 rekening juga ditutup.
Komdigi mengesahkan hasil seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. XLSMART unggul di 700 MHz, Telkomsel teratas di 2,6 GHz.