73 Kuota Jalur Mandiri Unsoed Disetting, Calon Maba Dimintai Uang
KPK menemukan dugaan pengaturan 73 dari 245 kuota PMB jalur mandiri Unsoed. Penyidik juga mengungkap tiga klaster perkara
Kuliah dosen tamu bertajuk Reformasi Kalurahan DIY yang digelar Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Jogja, Selasa (8/11/2022)/Ist
Harianjogja.com, JOGJA--KPH. H. Yudanegara, Kepala Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, Biro Tapem Setda DIY menekankan perlunya reformasi kalurahan untuk transparansi anggaran. Masyarakat dinilai perlu mengetahui pendanaan yang ada di kalurahan.
KPH. H. Yudanegara menyatakan saat ini belum semua kalurahan transparan dalam pendanaan desa. "Mungkin sekarang ini dari 392 kalurahan yang transparan mungkin cuma 10 persen atau 20 persen, tapi kami menginginkan adanya 100 persen [tranparan] terkait reformasi birokrasi kalurahan," katanya dalam kuliah umum bertajuk Reformasi Kalurahan DIY di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD", Jogja Selasa (8/11/2022).
"Kadang ada dana keistimewaan tapi tidak disampaikan ke masyarakat, dana desa tidak disampaikan ke masyarakat," ujar menantu Raja Kraton Jogja Sri Sultan HB X itu.
KPH. H. Yudanegara mengimbau dengan transparansi kelurahan, pamong wajib menyampaikan informasi sekecil apapun ke masyarakat dengan harapan masyarakat mengetahuinya. "Penginnya seluruh kalurahan transparan. Kami bicara tentang seluruh kelurahan di DIY," ujarnya.
BACA JUGA: Buntut Sekolah Ambruk Lukai Belasan Siswa, Bangunan Sekolah di Gunungkidul Bakal Dicek Menyeluruh
KPH. H. Yudanegara menyampaikan tugas Biro Tapem Sekda DIY untuk mereformasi birokrasi kalurahan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pamong. Menurutnya, Gubernur DIY fokus dalam reformasi kelurahan karena menginginkan perubahan. Ia berharap dengan reformasi, kelurahan dapat tertata rapi sesuai arahan dan visi misi Gubernur 2022-2027. Ia juga berharap transparansi dapat terwujud.
Ketua STPMD "APMD" Jogja Sutoro Eko Yunanto menyampaikan, secara kecakapan DIY dinilai baik dalam mengelola keuangannya. "DIY secara keseluruhan, kecakapan mengelola uang sudah bagus. Tidak ada masalah administrasi, apalagi pamong kalurahan muda-muda, ditambah perangkat teknologi yang memudahkan mereka," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK menemukan dugaan pengaturan 73 dari 245 kuota PMB jalur mandiri Unsoed. Penyidik juga mengungkap tiga klaster perkara
Karhutla Gunung Semeru meluas ke tujuh titik di kawasan TNBTS. Dua helikopter dikerahkan untuk water bombing ke area sulit dijangkau.
Greenhost Boutique Hotel Yogyakarta Kembali menghadirkan ruang apresiasi seni melalui pameran lukisan bertajuk “Suara Alam
Anggaran MBG 2026 dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp229 triliun. Realisasi hingga 27 Agustus mencapai Rp117 triliun.
PTDI optimistis N219 mampu merebut pasar pesawat 19 penumpang global dengan TKDN hampir 45 persen dan mendukung konektivitas wilayah 3T.
Rencana pengaturan tarif pesan-antar makanan memicu kekhawatiran konsumen. Harga GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood dikhawatirkan ikut naik.