Kasus Daycare Little Aresha, 7 Pengasuh Minta Dibebaskan dari Dakwaan, Ini Alasannya
Tujuh terdakwa kasus Little Aresha meminta dibebaskan. Tim penasihat hukum menilai para pengasuh menjalankan SOP yang ditetapkan manajemen daycare.
Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid (paling kiri) bersama Ketua Umum PP GPK Imam Fauzan Amir Uskara saat di Gedung DPW PPP DIY, Rabu (16/11/2022)./Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Umum Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Pusat Imam Fauzan Amir Uskara dan Ketua DPW PPP DIY, Muhammad Jazid, menegaskan tidak terlibat dalam deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 di Grand Pacific Jalan Magelang, Sleman, Rabu (16/11/2022).
Baik GPK maupun PPP DIY menegaskan pengusungan calon presiden (capres) masih menunggu keputusan dari DPP PPP. Pengurus di daerah hanya mengusulkan nama, tetapi kewenangan dan keputusan berada di tingkat pusat. “Sebab masalah pencapresan itu merupakan kewenangan DPP PPP. Jadi kami tidak terlibat dalam kegiatan deklarasi tersebut,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu.
Forum tersebut, menurut Jazid berada di luar area PPP. Kalaupun ada peserta yang hadir dan mengenakan atribut yang identik dengan PPP, seperti Forum Kabah Membangun (FKM), Jazid mengatakan hal itu tidak ada kaitannya dengan PPP. Dia meminta agar pihak-pihak tertentu tidak lagi mengklaim berada di barisan partai berlambang Kakbah ini.
BACA JUGA: Datangi Petani Kulonprogo, Anies Baswedan Dicurhati soal Pupuk hingga Tengkulak
“Kami tidak ada hubungannya dengan FKM. Mereka berada di luar area dan bukan bagian dari PPP. Kalau memberi masukan silahkan tetapi jangan mengklaim massa kami [PPP]," katanya.
Imam mengatakan PP GPK Pusat juga menunggu keputusan DPP PPP terkait pencapresan. Meski begitu, segala aspirasi dari grassroot tetap ditampung dan dijembatani sampai ke pusat. "Kami sampai hari ini masih menunggu arahan dan belum memutuskan siapa calon presiden 2024. Siapapun capres yang diusung DPP akan satu komando mendukung yang diusung," katanya.
Deklarasi Pencapresan Anies Baswedan di DIY, katanya, tidak dihadiri oleh pengurus GPK ataupun PPP. Struktural partai dari tingkat pusat hingga cabang tidak terkait dengan acara yang diselenggarakan FKM itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Tujuh terdakwa kasus Little Aresha meminta dibebaskan. Tim penasihat hukum menilai para pengasuh menjalankan SOP yang ditetapkan manajemen daycare.
DPRD Bantul mendorong pembagian penerimaan pajak perusahaan pusat dan daerah lebih proporsional untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
DPRD Sleman meminta pembangunan sport center memperhatikan standar teknis cabang olahraga, kebutuhan atlet, dan kenyamanan masyarakat.
Kemnaker menyebut BSU 2026 sebagai stimulus untuk menjaga daya beli pekerja. Simak syarat penerima dan besaran bantuan Rp900.000.
Kemenhaj menyerap masukan jemaah umrah asal Jawa Timur untuk mengevaluasi layanan haji 2027, termasuk kesiapan petugas dan perubahan sistem pelayanan.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp883,4 miliar untuk diskon transportasi Nataru 2026/2027. Simak skema diskon pesawat, kereta, kapal, dan ASDP.