Hiphop, Diplomasi yang Datang dari Jalanan
Program Next Level di Bantul menunjukkan jejak diplomasi hiphop sebagai medium ekspresi generasi muda dan dialog budaya lintas negara.
Suasana rapat kerja BWI Kulonprogo, Rabu (16/11/2022)./Istimewa
Harianjogja.com, KULONPROGO — Penyelesaian sertifikasi tanah wakaf masih menjadi persoalan di Kulonprogo. Itulah sebabnya, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kulonprogo menjadi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Raker BWI di aula Riptaloka kompleks Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kulonprogo, Rabu (15/11/2022), Kepala Kankemenag Kulonprogo, Wahib Jamil berharap agar mampu menyelesaikan berbagai masalah soal wakaf di Bumi Binangun, khususnya terkait dengan sertifikasi tanah
“BWI diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan wakaf yang saat ini sangat komplek. Terutama terkait dengan percepatan sertifikasi tanah wakaf dan adanya penggunaan harta wakaf yang tidak sesuai ikrar dari wakif,” ujarnya melalui rilis, Rabu.
BACA JUGA: Datangi Petani Kulonprogo, Anies Baswedan Dicurhati soal Pupuk hingga Tengkulak
Secara umum, kata dia, tanah wakaf di Kulonprogo juga belum produktif. Oleh sebab itu, dia berharap BWI turut berperan menjadikan tanah-tanah wakaf lebih produktif, salah satunya adalah dengan bersinergi bersama Baznas dan Lembaga Wakaf Uang.
“Itulah sebabnya, diharapkan agar program kerja BWI Kulonprogo mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tentang wakaf tersebut,” ucap Jamil.
Sementara Ketua BWI Kulonprogo, Muntchob mengucapkan terima kasih atas kehadiran pengurus BWI Kulonprogo maupun narasumber dalam Raker BWI tersebut.
Pada kesempatan yang sama, dia juga menyampaikan ihwal gambaran program kerja BWI Kulonprogo yang diharapkan bisa dilaksanakan dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.
DPRD Kulonprogo meminta Pemkab menyiapkan solusi permanen kekeringan, termasuk pemetaan wilayah dan pembangunan sumber air alternatif.
BPKAD Kota Jogja mengembangkan SIAP, sistem pengingat digital untuk mendorong penarikan APBD tepat waktu dan mencegah penumpukan.