Pilur Gunungkidul 2026, 31 Kalurahan Segera Bentuk Panitia Pemilihan
Pilur Gunungkidul 2026 segera dimulai. Regulasi hampir rampung, 31 kalurahan siap gelar pemilihan lurah serentak mulai Juni.
Ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Pemkab Gunungkidul mengklaim serius untuk mengurangi jumlah keluarga miskin. Meski demikian, untuk pengentasan difokuskan di tujuh kapanewon yang sasaran utama.
Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Ajie Saksono mengatakan, kemiskinan di Gunungkidul sebesar 15,86%. Sedangkan yang masuk kategori miskin ekstrem ada 6.390 keluarga.
Berdasarkan hasil dari kajian terdapat tujuh kapanewon yang kantong-kantong kemiskinan di Gunungkidul. Ketujuh kapanewon ini meliputi Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar. Selain itu, ada Kapanewon Ponjong, Tepus dan Karangmojo.
“Untuk kawasan selatan, penanggulangan hanya di Kapanewon Tepus dan Saptosari,” kata Ajie saat dihubungi, Rabu (22/2/2023).
Dia menjelaskan, ada delapan indikator untuk menetapkan wilayah sebagai kantong kemiskinan. Adapun rinciannya meliputi tentang jumlah penduduk miskin, nilai indeks pembangunan manusia (IPM), nilai Indeks Desa Membangun (IDM), Kalurahan Rawan Pangan, keberadaan rumah tak layak huni (RTLH).
Selanjutnya ada jumlah sanitasi tak layak, akses sumber air tak layak serta tidak mempunyai akses listrik. Menurut dia, upaya pengentasan difokuskan di tujuh kapanewon. Adapun prosesnya dilaksankaan secara bersama-sama dan melibatkan lintas OPD.
“Sudah ada focus group discussion [FGD] dengan penanganan secara lintas sektoral serta melibatkan seluruh OPD,” katanya.
Ajie mengakui sudah ada program prioritas yang akan dijalankan sesuai dengan arah kebijakan dari Pemerintah DIY. Program yang dijalankan mulai dari pemberian bantuan sosial untuk lansia; pemberdayaan UMKM dan kelembagaan masyarakat; stimulan Rumah Tak Layak Huni.
Selain itu, juga ada pemenuhan gizi berbasis panganan lokal; sosialisasi generasi berencana hingga penyediaan akses air bersih ke masyarakat. namun yang tak kalah penting juga ada program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan, pemberian modal UMKM, membangun desa wisata dan desa budaya.
“Kebutuhan anggaran memang besar,” katanya.
BACA JUGA: Terbaru Sesar Mataram, Ada Berapa Sesar Aktif Potensial Pemicu Gempa di Jogja?
Disinggung mengenai upaya penanganan di kawasan pesisir, Ajie mengungkapkan bahwa pegentasan tidak berbeda jauh dengan kapanewon lain yang menjadi sasaran utama. Menurut dia, di kawasan selatan sudah ada grand desain pengembangan.
Adapun fokusnya pada wisata pantai, kawasan Jalur Jalan Lintas Selatan, kawasan lindung hingga Pelabuhan Gesing.
“Untuk pendanaan, kami berharap dukungan anggaran dari dana keistimewaan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pilur Gunungkidul 2026 segera dimulai. Regulasi hampir rampung, 31 kalurahan siap gelar pemilihan lurah serentak mulai Juni.
Rupiah melemah hingga Rp17.800 per dolar AS. DPR menilai kondisi ini dipicu sentimen, bukan krisis seperti 1998. Ini penjelasannya.
Program MBG menjangkau 62,4 juta penerima di Indonesia. Siswa mendominasi, total 8,3 miliar porsi telah disalurkan sejak 2025.
BTN telah menyalurkan 6 juta KPR untuk desil 3. Simak strategi KPR subsidi, BSPS, hingga digitalisasi untuk menjangkau masyarakat unbanked.
Megawati Soekarnoputri bersama keluarga melakukan pertemuan dan santap malam dengan Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X
Persebaya menang telak 5-0 atas Persik Kediri di laga penutup Super League. Bruno Moreira cetak dua gol, Bajol Ijo finis keempat.