Upah Layak dan Premanisme Jadi Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil
Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY, mendesak pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja.
aksi klitih/ Instagram: @Magelang_raya
Harianjogja.com, JOGJA–Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja akan meningkatkan patroli untuk mencegah terjadinya kekerasan jalanan atau klitih. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Satpol PP Kota Yogyakarta, Herry Eko Prasetyo.
Dia menjelaskan peningkatan patroli ini dilakukan pasca kejadian klitih pekan lalu. Menurutnya patroli yang dilaksanakan di Jogja Utara dan Jogja Selatan biasanya dilakukan satu kali. Saat ini patroli dilaksanakan dua kali.
"Karena ada kejadian minggu kemarin, meski penanganan di kepolisian, kami intensifkan muter dua kali. Yang tadinya kami hanya lewat jalan protokol kami mulai masuk gang," paparnya, Selasa (28/3/2023).
Satpol PP akan membubarkan kerumunan anak-anak di bawah umur yang kerap nongkrong di jalan tanpa ada tujuan yang jelas. Menurutnya kebanyakan adalah anak-anak SMP dan SMA di bawah 18 tahun.
Patroli tidak hanya digelar secara mandiri, namun juga bekerja sama dengan kepolisian, baik dari Polsek dan Polresta. Menurutnya patroli ini sifatnya masih persuasif, jika ditemukan akan dicatat dan dikembalikan ke orang tua. "Ya dikembalikan, buatkan berita acara sifatnya persuasif."
Menurutnya sejak dikeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Jam Malam Anak, di mana jam malam dimulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB, sejak April 2022 sampai Februari 2023, kurang lebih ada 37 anak yang diberikan teguran langsung.
"Di dalam Perwal mengatur mengenai teguran lisan, tertulis. Kalau berulang dimasukkan ke panti rehab. Kami berikan berita acaranya teguran lisannya," jelasnya.
BACA JUGA: Mahasiswanya Ditemukan Meninggal karena TBC di Indekos, UMY Lakukan Skrining
Lebih lanjut dia menyampaikan patroli dilaksanakan pada siang dan malam hari. Sesuai dengan Perwal saat dilakukan patroli dan ditemukan gerombolan anak-anak nongkrong akan dibubarkan.
"Kami ada kampung panca tertib, ada istilahnya kader-kader-kader kami di masyarakat. Kami ajak ingetin di wilayahnya ada anak-anak nongkrong gak jelas, gak ada pendampingnya, gak ada orang tuanya untuk dibantu bubarin," lanjutnya. (Anisatul Umah).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Aliansi Jogja Memanggil mendatangi Kantor Gubernur DIY, mendesak pemberantasan premanisme dan pemenuhan upah layak bagi pekerja.
ESDM mengaku belum meneliti potensi cadangan emas di Ujung Kulon. Kawasan ini juga menjadi habitat Badak Jawa yang terancam punah.
DPRD DIY menyoroti kekurangan guru, kendala beasiswa JKP, dan ijazah siswa yang belum diambil dari sekolah di Gunungkidul.
Prabowo meminta UMKM dilibatkan dalam kerja sama ekonomi ASEAN-Jepang untuk memperkuat rantai pasok dan ketahanan ekonomi kawasan
Polri mendalami dugaan penyelundupan chip Nvidia oleh perusahaan Singapura, Megaspeed, setelah penggeledahan kantor di Jakarta.
Kemenag menargetkan seluruh PTKIN memiliki pusat kajian pesantren pada 2027 untuk memperkuat riset dan pengembangan keilmuan pesantren.