Buruh di Bantul Minta Subsidi Pendidikan dan Kesehatan

Harianjogja.com, BANTUL—Ratusan buruh di Bantul menuntut kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberikan subsidi pendidikan dan kesehatan untuk keluarga buruh. Pendidikan dan kesehatan penting karena bisa memperbaiki nasib buruh.

BACA JUGA: Usulkan UMK 2023 Naik Sampai 15 %, Buruh Bantul: Buruh Sulit Beli Rumah

Demikian disampaikan oleh sejumlah buruh dalam acara peringatan Hari Buruh atau May Day di area wisata Goa Selarong, Dusun Kembang Putihan, Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Bantul, Minggu (7/5/2023). Peringatan Hari Buruh ini diisi dengan jalan sehat, hiburan, dan sarasehan atau penyampaian unek-unek kepada Pemkab Bantul.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul, Fardhanatun mengatakan May Day merupakan momen penting bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi. Namun, aspirasi yang disampaikan tidak melalui demonstrasi dengan turun ke jalan seperti di daerah lainnya.

“Peringatan May Day kami lebih senang dengan kegiatan jalan sehat dan sarasehan karena apirasi langsung sampai kepada yang berwewenang,” katanya disela-sela acara jalan sehat dan sarasehan dalam rangka memperingati May Day.

Dalam momen tersebut pihaknya menyampaikan sejumlah aspirasi atau tuntutan, di antaranya adalah meminta subsidi pendidikan dan kesehatan. Menurutnya subsidi pendidikan penting untuk memperbaiki nasib keluarga buruh agar tdak menjadi buruh terus menerus. “Kami minta pendidikan gratis dan kesehatan gratis,” ujarnya.

Sejauh ini pihaknya masih terbebani dengan biaya pendidikan bagi termasuk biaya seragamnya. Karena itu pihaknya berharap biaya pendidikan termasuk seragam bisa digratiskan sampai perguruan tinggi. Demikian kesehatan juga penting disubsidi agar buruh tidak lagi memikirkan biaya kesehahatan di tengah masih minimnya gaji buruh.

Menurutnya, sebagain besar buruh memang sudah ditanggung oleh perusahaan, namun hanya sebagian. Karena sisanya masih dibayarkan oleh buruh dengan cara pemotongan gaji bulanan untuk membayar premi kesehatan. Ia berharap biaya kesehatan semua ditanggung oleh perusahaan dan pemerintah.

“Kami tidak muluk-muluk menuntut sesuatu atau gaji tinggi. Kalau pendidikan dan kesehatan dijamin sudah sangat membantu bagi kami,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Istirul Widilastuti mengapresiasi buruh di Bantul yang memilih untuk menggelar jalan sehat dan sarasehan dalam memperingati Hari Buruh yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Menurutnya apa yang dilakukan buruh di Bantul cukup bagus dan bisa menjaga kondisi Bantul tetap kondusif.

Ia menyebut saat ini ada sekitar 40.000an buruh di Bantul yang terdiri dari 2.600an perusahaan yang wajib lapor. Sejauh ini Istirul mengklaim semua perusahaan di Bantul sudah menggaji karyawan sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2023 Rp2.066.438. Terbukti tidak ada laporan pengaduan yang masuk Disnakertrans.

Istirul tidak menampik UMK Bantul masih kecil dibanding kabupaten dan kota lainnya.

“Tapi, Pemkab akan komitmen untuk mengupayakan tuntutan buruh terkait jaminan pendidikan dan kesehatan,”ujarnya.

“Pemerintah juga suport kespesertaan BPJS kesehatan dicover perusahaan dengan melalui Pekerja Penerima Upah. Ketika pekerja diberhentikan atau pensiun, akan dikover lagi pemerintah. Intinya kita akan suport BPJS Kesehatan,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.