Siaga Darurat Kekeringan Gunungkidul Berlaku Sampai 30 September

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—BPBD Gunungkidul memberlakukan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan di 2023. Penetapan mengacu pada Keputusan Bupati No.76/KPTS/2023.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, dampak dari musim kemarau, status kekeringan sudah dinaikkan menjadi siaga darurat. Kebijakan akan berlaku sampai 30 September 2023, namun kondisinya bisa diperpanjang berdasarkan kondisi terkini di lapangan.

“Penetapan siaga darurat sebagai antisipasi dari dampak kekeringan selama musim kemarau di Gunungkidul,” kata Sumadi kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Dia menjelaskan, penetapan status ini mengacu pada Keputusan Bupati No. 76/KPTS/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan Tahun 2023. Penetapan juga tidak lepas dari kondisi dari warga terdampak kekeringan yang makin meluas.

Baca juga: Jokowi Sebut Pemerintah Pertimbangkan Hapus Zonasi dalam PPDB

Terlebih lagi, sambung Sumadi, mulai Agustus hingga September menjadi puncak musim kemarau di Gunungkidul. Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan ada 14 kapanewon yang berpotensi terdampak kekeringan.

“Yang tidak terdampak hanya di Wonosari, Semin, Karangmojo dan Playen. Sedangkan 14 kapanewon lain diperkirakan terdampak dengan jumlah mencapai sekitar 100.000 jiwa,” kata Sumadi.

Ditambahkanya, dengan penetapan siaga darurat, maka akses keuangan untuk penanganan dari dampak kekeringan lebih leluasa. Pasalnya, penanganan salah satunya untuk penyaluran bantuan air bersih ke warga terdampak.

“Sudah ada anggaran yang disediakan. Nanti kalau habis bisa meminta tambahan melalui pos belanja tak terduga [BTT] yang dialokasikan oleh pemkab,” katanya.

Kepala BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan, untuk droping air bersih di tahun ini dialokasikan anggaran sekitar Rp230 juta. Diperkirakan dana ini mampu untuk penyaluran sebanyak 1.000 tangki di masyarakat.

Stok Aman

Hingga sekarang pemberian bantuan air bersih ke masyarakat masih terus berlangsung. Untuk stok juga aman dan belum ada masalah karena baru tersalurkan sekitar 62 tangki.

“Jadi masih banyak tersedia. Yang jelas, untuk pengajuan bantuan harus melalui permintaan secara resmi dari kalurahan,” katanya.

Purwono mengungkapkan, penyaluran bantuan air bersih tidak hanya dilakukan BPBD. Pasalnya ada 11 kapanewon yang memiliki anggaran sehingga ikut menyalurkan bantuan ke masyarakat.

“Droping air hanya penanganan bersifat sementara. Untuk solusi jangka panjang sesuai dengan program dari pemkab akan dilakukan optimalisasi sungai bawah tanah sehingga layanan air bersih ke masyarakat bisa diperluas,” katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.