Ratusan Ribu Warga Gunungkidul Dapat Bantuan Beras Selama 3 Bulan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sebanyak 100.860 kepala keluarga di Gunungkidul mendapatkan bantuan pangan beras. Rencananya bantuan diberikan selama tiga bulan ke depan.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul, Asti Wijayanti mengatakan, sesuai dengan perintah dari Presiden Jokowi penyaluran bantuan pangan beras dimajukan waktunya. Pelaksanaan dilakukan mulai September hingga November 2023.

Setiap bulan warga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan beras seberat sepuluh kilogram. “Bantuan diberikan selama tiga bulan. Untuk Gunungkidul ada 100.860 keluarga penerima bantuan,” kata Asti, Rabu (13/9/2023).

Dia menjelaskan, bantuan pangan beras dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dengan menggandeng Bulog selaku penyalur ke masyarakat. Pelaksanaan di Gunungkidul sudah dilaunching di Kalurahan Pringombo di Kapanewon Rongkop, Senin (11/9/2023).

“Kami targetkan hingga akhir bulan ini penyaluran tahap satu sudah selesai dan seluruh keluarga penerima manfaat telah mendapatkan bantuan tersebut,” katanya.

Meski tidak ikut penyaluran bantuan beras, Asti mengakui akan melakukan monitoring terhadap distribusi ke masyarakat yang dilaksanakan oleh Bulog. Selain memastikan seluruh keluarga menerima bantuan, juga untuk memastikan beras yang diberikan layak konsumsi.

BACA JUGA: Jogoboyo Tak Kunjung Dipecat, Warga Sidorejo Datangi Kantor Bupati Sleman

“Makanya perlu dilakukan monitoring agar lancar serta bantuan bisa  diterima masyarakat,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto menyambut baik adanya bantuan beras yang digelontorkan pemerintah kepada warga di Bumi Handayani. Diharapkan dengan pelaksanaan program ini bisa memberikan dampak terhadap upaya stabilitas harga beras di pasaran yang masih tinggi.

“Mudah-mudahan bisa memberikan dampak agar harga beras bisa turun dan kembali normal,” kata Ari.

Meski demikian, ia berharap agar Pemkab Gunungkidul mengawasi penyaluran yang dilakukan Bulog. Selain untuk memastikan bantuan dapat tepat sasaran, namun juga sebagai upaya agar beras yang disalurkan benar-benar berkualitas dan layak konsumsi.

“Kualitas harus diutamakan. Meski penyaluran bersifat bantuan, tapi jangan sampai ada keluahan dari masyarakat. Semisal, beras harus layak konsumsi. Jadi, memang harus diawasi penyalurannya dengan terjun ke lokasi penyaluran,” kata Ari.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.