Pemerintah dan Masyarakat Perlu Bersinergi Dukung Bantul Bersih Sampah 2025

Harianjogja.com, BANTUL—Bantul memiliki visi bersama, yakni Bantul Bersih Sampah 2025. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan warga perlu sama-sama mendukung baik dari segi penganggaran, program hingga cara pandang atau mindset. 

Anggota Komisi C DPRD Bantul, Sugeng Sudaryanto, menjelaskan visi tersebut bisa terwujud jika Pemkab Bantul memberi dukungan anggaran untuk mendorong Bantul 2025. “Pemkab Bantul harus berpikir, bagaimana sampah yang diproduksi masyarakat diupayakan tidak sampai di [TPA] Piyungan,” ujarnya, Kamis (5/10/2023).

Beberapa wilayah, terutama di tingkat kalurahan, menurutnya sudah bisa mengolah sampah secara mandiri dengan dilengkapi sarana-prasarana yang memadahi. Maka ia mendorong praktik serupa bisa diduplikasi di wilayah-wilayah lainnya di Bantul. 

“Saya pernah melakukan kunjungan lapangan di wilayah Guwosari [Kapanewon Pajangan]. Di sana sudah bagus pengolahan sampahnya. Di sana ada beberapa karyawan. Sudah ada alat-alatnya, seperti untuk pengumpulan, armada, pemusnah sampah, insenerator,” ujar Sugeng. 

Di samping itu, pengolahan sampah di Guwosari juga sudah mengembangkan budi daya magot, yang merupakan hewan pengurai sampah organik dan bisa menjadi pakan untuk ikan dan unggas. 

“Praktik seperti itu harus dikembangkan di wilayah- wilayah di 17 kapanewon,” katanya. 

Di Bantul, kata dia, saat ini telah dianggarkan Rp50 juta per padukuhan melalui Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (P2BMP) yang bisa digunakan 40% untuk pengelolaan sampah.

Namun, untuk dapat mengolah sampah secara paripurna, anggaran tersebut menurutnya bisa saja belum mencukupi. “Dulunya yang ditekankan untuk penanganan stunting, posyandu, kesehatan, pendidikan. Tetapi setelah adanya darurat sampah pemerintah memberikan saran atau instruksi, bahwa masyarakat bisa merefocusing untuk anggaran sampah sampai 40 persen,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bantul itu. 

Menurutnya,     anggaran tersebut belum bisa maksimal untuk penanganan sampah. Ia mengakui biaya penanganan sampah yang paripurna memang mahal. “Kalau rasio 40 persen dari Rp50 juta, berarti Rp20 juta, itu kan lumayan. Tetapi itu mungkin hanya bisa untuk pemilahan sampahnya,” katanya. 

Itulah sebabnya, Dewan akan mengusulkan kepada Pemkab Bantul agar masing-masing kalurahan juga bisa mengalokasikan anggarannya untuk pengolahan sampah. “Seperti pengadaan alat insenerator di Bantul kalau tidak salah baru di tiga tempat. Harapan kami dapat di setiap kapanewon,” ungkapnya. 

Sugeng berharap Pemkab Bantul dapat lebih serius dalam menerapkan program pengolahan sampah pada 2024 mendatang. “Harapan saya ketika melihat di Guwosari, Pemkab Bantul bisa fokus kedepan seperti itu, minimal setiap kapanewon ada. Jadi harus ada 17 paket seperti itu,” katanya. 

Selain dari sisi anggaran, ia juga berharap warga Bantul bisa menumbuhkan kesadaran untuk dapat mendukung program ini, dengan memilah sampah mulai dari rumah tangga. Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga akan memudahkan pengolahan sampah di tingkat selanjutnya. 

Dengan pemerintah dan warga yang saling mendukung dalam pengolahan sampah ini, ia berharap apa yang dicita-citakan Bantul Bersih Sampah 2025 bisa terwujud dan sampah dari Bantul tidak perlu lagi dibuang ke TPA Piyungan. (BC)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.