Ganjar Pranowo Gembleng Kader PDIP Jogja, Tekankan Pentingnya Mendengarkan Suara Gen Z
Ganjar Pranowo mengajak kader PDIP Jogja mendengarkan aspirasi Gen Z serta meneladani semangat Bung Karno dalam membaca, berdiskusi, dan berpolitik.
Kepala Disdukcapil Yogyakarta, Septi Sri Rejeki menunjukkan aplikasi IKD./Harian Jogja-Triyo Handoko
JOGJA—Peningkatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus digencarkan Pemkot Yogyakarta. Salah satu upaya utamanya adalah lewat strategi door to door agar warga segera menggunakan IKD.
Program rumah ke rumah untuk meningkatan penggunaan IKD ini dikoordinatori oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Yogyakarta. Sementara pelaksana program door to door tersebut adalah kader wilayah yang sudah dilatih oleh Disdukcapil Yogyakarta.
Kepala Disdukcapil Yogyakarta, Septi Sri Rejeki menjelaskan kader wilayah tersebut antara lain petugas kelurahan, Ketua RT dan RW, kader PKK, hingga anggota LPMK. “Mereka kami beri pemahaman terlebih dahulu, seperti bagaimana teknis membuat IKD, bagaimana manfaat IKD, apa saja keamanan IKD, dan lainnya. Agar saat melakukan penyuluhan dan pengenceran penggunaan IKD dapat maksimal, dan mengait banyak masyarakat,” kata dia, Rabu (11/10).
Aktivasi IKD dari rumah ke rumah warga Yogyakarta, lanjut Septi, sudah dilakukan sejak awal tahun ini. “Seluruh wilayah kelurahan di Yogyakarta sudah dilakukan door to door ini, tetapi akan terus kami gencarkan lagi, karena kami punya target hingga akhir tahun tercapai pengguna IKD sebanyak 25 persen dari total pemilik KTP-el,” ujar dia.
Tantangan mencapai target tersebut, jelas Septi, adalah kesadaran pemanfaatan teknologi informasi di tengah masyarakat. “Kalau yang memang sudah sepuh dan tidak memakai atau memakai ponsel tetapi terbatas kemampuannya bisa dipahami, tetapi generasi seperti saya yang masih bisa beradaptasi sebenarnya ini yang kurang memiliki kesadaran segera membuat IKD,” ujar dia.
Padahal, penggunaan IKD pada layanan publik sudah mulai diberlakukan. “Artinya kalau tidak punya IKD akan sulit menggunakan layanan publik, salah satu yang sudah diimplementasikan sekarang Mall Pelayanan Publik itu wajib ada IKD,” ujarnya.
Ke depan, penggunaan IKD akan diperluas misalnya untuk mengakses transportasi publik seperti kereta, layanan pendidikan untuk kuliah, hingga akses perbankan. “Kami yakin kedepan IKD ini jadi hal penting sehingga kami harap masyarakat mulai sekarang dapat membuatnya agar terbiasa dan nantinya lebih adaptif,” katanya.
Septi menambahkan, sosialisasi soal IKD dilakukan Disdukcapil Yogyakarta dengan berbagai cara. Mulai dari tatap muka langsung, hingga media sosial dan media massa.
Untuk menyosialisasikan program penggunaan IKD tersebut, imbuh Septi, Disdukcapil Yogyakarta melakukannya setidaknya dua kali dalam sebulan. “Kami bersama OPD lain bersama-sama menggencarkan IKD ini. Terbaru, kami menyediakan posko pembuatan IKD saat BPKAD menggelar penerimaan pajak bumi bangunan di seluruh kelurahan di Yogyakarta,” ucap Septi.
“Sementara di bulan ini saja [Oktober], kami malah menjadwalkan tiga kali sosilisasi. Pertama, sudah dilakukan di Kemantren Pakualaman, lainnya nanti sosilisasi lewat TV lokal dan ada sosialisasi tatap muka di Umbulharjo,” ucap dia.
Salah satu warga Kelurahan Prawirodirjan, Martini menjelaskan sudah menggunakan IKD karena tertarik dengan manfaatnya. “Proses pembuatnya sangat sederhana dan cepat, manfaatnya besar sekali tinggal dalam satu genggaman semua keperluan administratif ada di ponsel saya,” katanya, Rabu siang.
Martini menerangkan latar belakangnya menggunakan IKD untuk memastikan administratif kependudukannya tersimpan rapi dan aman. “Karena dulu itu pernah punya pengalaman kartu keluarga hilang, jadi susah mengurus apa-apa. Lalu ada IKD ini saya kira pengalaman hilang itu dapat diantisipasi, dan kalau mau mencetak lagi tinggal menunjukan IKD ini sangat mudah.”
.jpg)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Ganjar Pranowo mengajak kader PDIP Jogja mendengarkan aspirasi Gen Z serta meneladani semangat Bung Karno dalam membaca, berdiskusi, dan berpolitik.
Eatsambel memperluas distribusi ke 41 jaringan ritel modern di Jabodetabek dan menargetkan pertumbuhan bisnis 200% pada 2027.
Dinkominfo Kabupaten Pekalongan studi banding ke Bantul untuk mempelajari Satu Data Indonesia, statistik sektoral, geospasial, dan keamanan informasi.
Operasi Patuh Progo 2026 di Gunungkidul berlangsung 26 Oktober–8 November. Simak delapan sasaran penindakan dan pembagian sanksi pelanggaran.
DPRD Kulonprogo menilai retribusi digital Pantai Glagah masih berpotensi bocor. CCTV dan pengawasan pengunjung dinilai perlu diperkuat.
Cinema Day 2026 digelar 27 Oktober dengan tiket bioskop reguler maksimal Rp25.000. Cek harga CGV, Cinema XXI, Cinepolis, dan ketentuannya.