Pilur Bantul 2026, Calon Lurah Sabdodadi Bicara Digitalisasi Ekonomi
Calon Lurah Sabdodadi Sulistiyo menawarkan pembangunan berbasis marketing dan teknologi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga.
Sri Sultan HB X/Antara-Andreas Fitri Atmoko
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY mewaspadai kenaikan inflasi jelang akhir tahun bertepatan dengan masuknya musim libur panjang dan peringatan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sejumlah instansi terkait diminta untuk berkoordinasi demi mengendalikan inflasi pangan yang diproyeksikan tetap di angka dua sampai empat persen.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, pengendalian pola tanaman pangan yang punya harga jual relatif tinggi perlu diatur sedemikian rupa agar inflasi pangan tetap terjaga. Komoditas seperti cabai rawit, cabai keriting, brambang, beras dan lain sebagainya belakangan jadi kebutuhan industri yang penting untuk dipenuhi.
BACA JUGA : BI DIY: Awas! Inflasi Berpotensi Meningkat Jelang Nataru Tahun Ini
“Kita bisa mengatur pola tanam pada bahan pangan pokok bernilai ekonomi tinggi. Harapan saya yang panen itu secara teknis nanti bisa kita hitung, sehingga stok itu selalu ada, bisa diatur,” terang Sultan, Rabu (25/10/2023).
Sultan juga meminta agar TPID DIY dan TPID kabupaten/kota se-DIY harus bersinergi, berdialog bersama para petani terkait rencana pengaturan pola tanam. Demikian pula dengan mengubah mindset masyarakat sebagai bagian penyedia pangan, bukan hanya sebagai masyarakat agraris yang bertani untuk memenuhi kebutuhan stok pangan seperti zaman dahulu.
Dengan pengaturan pola tanam pangan yang optimal akan membuat inflasi bisa dikendalikan. Pada tahun ini Pemda DIY berhasil menurunkan angka inflasi pada bulan September 2023 menjadi 3,30 persen YoY. Angka tersebut turun drastis dari angka 6,81% YoY pada September 2022. Namun begitu, potensi kenaikan inflasi bisa terjadi akhir tahun nanti lantaran permintaan tinggi, keterbatasan pasokan bahan pangan akibat El Nino dan kenaikan harga pangan dunia.
Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono menyebutkan, TPID DIY melakukan beberapa inisiatif dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif). Inisiatif tersebut seperti Operasi Pasar, Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah untuk di sisi hilir.
"Pelaksanaan tersebut tentunya melibatkan BUMN dan swasta yang ditujukan sebagai upaya stabilisasi harga dan pasokan hingga ke tingkat masyarakat serta untuk menahan dan menjaga dinamika harga yang berkembang," katanya.
BACA JUGA : Gerakan Pangan Murah BUMD Jateng Peduli Inflasi, Subsidi dari Pemprov Jateng
Optimalisasi Kios Segoro Amarto yang ditujukan sebagai penyeimbang harga dan pasokan di pasar juga dilakukan. Kios Segoro Amarto diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar terutama para pedagang agar tidak menjual komoditas dengan harga terlalu tinggi. Sementara di sisi hulu, ada pendampingan dan fasilitasi petani untuk peningkatan produksi.
“Langkah-langkah tersebut di atas dilakukan TPID DIY dalam rangka menjaga stabilitas inflasi di daerah. Inflasi yang stabil yang terkendali tentunya juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian di DIY,” ucap Beny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Calon Lurah Sabdodadi Sulistiyo menawarkan pembangunan berbasis marketing dan teknologi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga.
Kemarau panjang di Cangkringan membuat dua sekolah kekurangan air dan memicu tiga kebakaran sejak Juni 2026.
Dinsos Kulonprogo mengingatkan penerima bansos wajib mendaftar Perlinsos karena aplikasi ini akan menjadi basis data penyaluran bantuan mulai 2027.
Muhammad Qodari membantah sejumlah tudingan terhadap Bakom, termasuk isu Timothy Ivan, rekrutmen PAN, dan anggaran media Rp60 miliar.
Menyusuri kawasan dalam benteng sambil mengayuh sepeda menjadi cara yang dipilih dalam Amazing Race bertajuk “Ngepit Jeron Benteng” pada Jogja World Heritage
Sebanyak 92.055 warga Gunungkidul terdampak kekeringan. Kapanewon Tepus menjadi wilayah terparah dengan 24.875 jiwa mengalami krisis air.