Berpotensi Tsunami, BPBD Bantul Berharap Danais Bisa Dipakai untuk Pengadaan EWS

Harianjogja.com, BANTUL—Anggaran yang terbatas menjadi kendala BPBD Bantul untuk melakukan pengadaan fasilitas Early Warning System [EWS] tsunami. Itulah sebabnya, BPBD Bantul berharap Dana Keistimewaan (Danais) dapat dialokasikan untuk pengadaan EWS. 

Staf Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pasca Bencana BPBD Bantul, Budianta menuturkan wilayah Pantai Selatan Bantul memiliki potensi tinggi bencana alam gempa bumi dan tsunami.

Meski begitu, saat ini BPBD Kabupaten Bantul masih mengalami kekurangan EWS tsunami. “Saat ini EWS kami baru ada di 29 titik, sementara kebutuhannya sekitar 70 titik. Sehingga kekurangan 41 titik,” ujarnya, Senin (13/11/2023). 

Dia menuturkan bahwa 29 titik EWS tersebut ditempatkan pada beberapa kalurahan yang yang terdekat dengan bibir pantai dari Kalurahan Parangtritis hingga Kalurahan Poncosari. Meski begitu, menurutnya, diperlukan juga tambahan EWS untuk kalurahan lainnya agar masyarakat dapat segera melakukan evakuasi apabila terjadi tsunami. 

Dia menuturkan anggaran yang diperlukan untuk pengadaan EWS cukup tinggi berkisar Rp70 juta sampai Rp100 juta per unit. Sementara BPBD Bantul memiliki anggaran yang terbatas yang hanya cukup untuk perawatan 29 EWS tersebut.  “Di 29 titik setiap tahun harus merogoh sekitar 70 juta untuk perawatan. Tingkat korosi tinggi, sehingga kabel harus dicek rutin,” ujarnya.

BACA JUGA: Kulonprogo Hanya Punya 2 EWS Tsunami

Itulah sebabnya, kendati banyak membutuhkan tambahan EWS, tahun ini tidak ada pengadaan EWS tsunami di Bantul.

Sebelumnya, telah dilakukan pengajuan pengadaan EWS tsunami melalui Dana Keistimewaan (Danais), tetapi hal tersebut tidak mendapat persetujuan dari Pemda DIY.  

Lantaran anggaran yang diperlukan untuk pengadaan EWS cukup tinggi, dia pun berharap Pemda DIY dapat turut membantu pengadaan EWS melalui Danais tahun depan.  “Sudah ada sebelumnya, karena untuk Parangtritis-Samas masuk wilayah Satuan Ruang Strategis yang dikembangkan oleh Paniradya sebagai muka  DIY selatan. Sebelumnya ada peluang untuk memperoleh anggaran tersebut, tetapi ada beberapa pertimbangan dari Paniradya Pati untuk kegiatan yang lebih urgen yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat sehingga lebih diutamakan,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.