Uang THR untuk Bupati Pekalongan Disebut Sudah Jadi Tradisi
Saksi Robby Darussalam menyebut pemberian uang THR kepala dinas kepada Bupati Pekalongan sudah menjadi tradisi sejak pemerintahan sebelumnya.
Sekda DIY Beny Suharsono memberikan keterangan kepada wartawan soal kenaikan harga cabai yang bisa diatasi dengan pemanfaatan teknologi oleh petani, Rabu (29/11/2023) (Harian Jogja/Yosep Leon Pinsker)
Harianjogja.com, JOGJA—Sekda DIY, Beny Suharsono mengatakan bahwa profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap bersikap netral diuji pada Pemilu 2024 mendatang.
"Mari kawal netralitas ASN sebab pemilu adalah salah satu momentum ketika profesionalitas ASN dan citra Korpri diuji," kata Beny Suharsono saat upacara peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023 di Lapangan Kompleks Kepatihan, Kota Jogja , Rabu (29/11/2023)
Ia menekankan kepada ASN di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu meneguhkan netralitas sekaligus profesionalisme kerja yang dimiliki selama momentum Pemilu 2024.
Dalam peringatan HUT Korpri yang mengusung tema "Korprikan Indonesia" itu, Beny mengajak keluarga besar Korpri di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu memantapkan fungsi organisasi sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam mendukung pembangunan nasional.
"Bahwa pada usianya yang telah lebih dari setengah abad ini, eksistensi Korpri harus dipastikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Jangan biarkan organisasi ini menjadi 'ada namun tiada'," tutur dia.
BACA JUGA: Tandatangani Pakta Integritas Netralitas Pemilu 2024: ASN DIY Komitmen Tidak Memihak
Beny menuturkan dalam lima visi Korpri telah jelas dan tegas tercantum mengenai upaya mewujudkan Korpri yang netral dan bebas dari pengaruh politik.
Anggota Korpri, lanjut Beny, juga perlu menilik dan menata kembali pola pikir sekaligus membangun pola kebiasaan untuk terus bertransformasi.
Dia menuturkan komitmen tersebut sebagai titik tolak dalam peningkatan kinerja organisasi Korpri maupun seluruh anggotanya dalam menjalankan peran sebagai pelayan publik.
Sebelumnya, Pemprov DIY telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8/SE/X/2023 tentang Netralitas ASN dan PPPK Pemda DIY dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Surat itu sebagai tindak lanjut dari surat Mendagri Nomor 100.2.2.6/5812/Otda tanggal 24 Agustus 2023 tentang netralitas ASN dalam pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Saksi Robby Darussalam menyebut pemberian uang THR kepala dinas kepada Bupati Pekalongan sudah menjadi tradisi sejak pemerintahan sebelumnya.
Guru Besar UGM Prof. Priyono Suryanto mendorong tiga transformasi penanganan karhutla, dari respons krisis menuju penjagaan hutan berkelanjutan.
BMKG mencatat 11.869 titik panas di Kaltim pada 1-21 Agustus 2026 dan meminta penguatan mitigasi karhutla menjelang puncak panas.
DPRD Sleman menyoroti pencairan dana JPS yang dinilai perlu dipercepat. Dinsos Sleman mulai menyederhanakan tahapan permohonan bantuan
Iran mengubah doktrin militer dari defensif menjadi ofensif setelah konflik dengan AS dan Israel, dengan respons serangan berskala besar.
KPK menemukan dugaan pengaturan 73 dari 245 kuota PMB jalur mandiri Unsoed. Penyidik juga mengungkap tiga klaster perkara