Lurah se-DIY Diperkuat, Sultan Minta Dana Desa Bebas Korupsi
Sultan HB X tekankan transparansi dan akuntabilitas dana kalurahan di Jogja. Lurah diminta cegah korupsi dan tingkatkan kesejahteraan.
Wisatawan menaiki kano di kawasan Baros, Bantul. - Istimewa
Harianjogja.com, BANTUL—Memasuki musim hujan, Pemkab Bantul memalui Dinas Pariwisata Bantul mengimbau para pengelola destinasi wisata untuk mewaspadai dan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Diharapkan para pengelola mengutamakan keselamatan wisatawan.
Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo, menjelaskan pihaknya telah mengirimkan Surat Edaran terkait kewaspadaan pengelola destinasi wisata ini. “Kita sampaikan ke pengelola destinasi untuk memperhatikan situasi hujan yang memungkinkan di beberapa tempat tanah longsor, banjir,” ujarnya, Jumat (1/12/2023).
Para pengelola destinasi wisata diminta untuk melakukan beberapa pengecekan. Ia mencontohkan seperti pada wisata air yang menggunakan perahu. “Perahu-perahu di tambatan kalau banjir berisiko hanyut, sehingga dipersiapkan perahu atau kapal harus ditempatkan dimana,” katanya.
Kemudian pada wisata tebing atau puncak yang banyak tersebar di wilayah timur Bantul, perlu dicek kelayakan dan kekuatan pagar-pagar pembatasnya. “Jangan sampai tidak dicek, kalau ada apa-apa berarti teledor,” ungkapnya.
Pada wisata puncak, potensi bencana yang bisa terjadi adalah tanah longsor. Maka pengelola juga perlu mengecek kondisi tanahnya bagaimana. “Membaca situasi lingkungan agar tetap waspada dan hati-hati itu penting,” paparnya.
Beberapa wisata air yang berada di sungai juga perlu mengantisipasi terjadinya banjir. Ia mencontohkan seperti di Srimulyo, ada Pasar Kebon Empring. Di situ, ketika hujan biasanya air akan naik. Berdasarkan pengalaman musim hujan sebelumnya, pengelola sudah mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak timbul korban jiwa.
“Pengelola di sana menyadari kalau hujan deras ada risiko banjir, tapi antisipasi keselamatan kepada pelaku dan pengunjung diutamakan. Di sana tergenang iya, bahkan sampai ke warung, tapi bisa dibersihkan lagi,” kata dia.
BACA JUGA: Peralihan Musim, BPBD Bantul: Awas Angin Kencang dan Gelombang Tinggi
Di Bantul terdapat total sebanyak 180 wisata alam terbuka, dengan sekitar 20 wisata air dan belasan wisata puncak. “Dari tahun ke tahun berdasarkan hasil imbauan, para pengelola cukup bisa merespon dan antisipasi terkait risiko,” ujarnya.
Khusus untuk wisata air yang berada di sungai, semuanya wajib berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BASARNAS, serta memiliki tim evakuasi yang sudah terlatih. “Ada tim evakuasi yang minimal sudah mengikuti pelatihan dasar penyelamatan,” katanya.
Ia juga mengingatkan para pengelola destinasi wisata untuk mengutamakan keselamatan di atas target pendapatan. “Misal tahu di utara hujan deras, air naik, tapi ada booking-an wisatawan. Bagusnya di-cancel kalau ada indikasi arus yang berisiko,” tegasnya.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bantul, Antoni Hutagaol, mengatakan mulai sekarang diharapkan wisata perlu memperhatikan mitigasi di lokasi wisata. “Wisata di wilayah seperti Dlingo bisa saja dengan kekeringan panjang, ada hujan lalu terjadi banjir longsor bisa saja,” katanya.
Maka ia berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Bantul untuk memastikan destinasi wisata yang memiliki potensi banjir dan longsor agar dilengkapi dengan mitigasi bencana. “Itu perlu dipikirkan karena banyak wisata kita di daerah rawan longsor,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan HB X tekankan transparansi dan akuntabilitas dana kalurahan di Jogja. Lurah diminta cegah korupsi dan tingkatkan kesejahteraan.
Pemkab Sleman bersama Satgas Pangan Polresta Sleman memperkuat pengawasan stok dan harga bahan pokok guna menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Sleman.
Penyaluran Dana Penguatan Modal Sleman 2026 mencapai Rp6,3402 miliar atau 32,31% dari total plafon Rp19,625 miliar.
Program padat karya di Gunungkidul digelar di 65 titik pada 2026 dengan anggaran Rp100-200 juta per lokasi untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi
BMKG mengimbau pengelola PLTA mengantisipasi lonjakan beban listrik selama El Nino. Fenomena ini diperkirakan mencapai puncak pada Desember 2026 hingga Januari
Mendagri Tito Karnavian menyebut aturan gaji kepala daerah yang berlaku sejak 2000 akan direvisi agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kinerja daerah.