PDI Perjuangan DIY Peringati 30 Tahun Kudatuli Lewat Panggung Rakyat
PDI Perjuangan DIY memperingati 30 tahun Kudatuli melalui Panggung Rakyat, doa lintas iman, dialog sejarah, dan pembagian 500 paket sembako.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kulonprogo, Ria Harlinawati
Harianjogja.com, KULONPROGO—Proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 perlu dilakukan secara ketat dengan mendasarkan pada regulasi yang ada. Dengan begitu, potensi kerawanan yang mungkin merugikan masyarakat dan peserta pemilu dapat diminimalkan.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kulonprogo, Ria Harlinawati yakin bahwa pemilu dapat berjalan lancar apabila dalam proses penyelenggaraannya dilakukan secara ketat.
Keyakinan tersebut dilatarbelakangi oleh pengalamannya sebagai wartawan dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo periode 2018-2023. Namun sebelum itu, dia lebih dulu menjadi Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kulonprogo 2017.
"Ketika saya di Bawaslu ada catatan hasil pengawasan. Nah, ketika saya pindah ke KPU, catatan-catatan itu coba kami perbaiki dan yang kurang dapat disempurnakan. Tapi prinsipnya, kami bekerja taat pada aturan," kata Ria saat ditemui di Grand Dafam YIA, Senin (4/12).
BACA JUGA: Antisipasi Pelanggaran, KPU Kulonprogo Gelar Kajian Hukum Peraturan KPU
Ria mengaku lebih suka melakukan upaya pencegahan seperti halnya wartawan yang berperan sebagai penjaga demokrasi. Karya tulis berupa berita dianggap menjadi wujud edukasi kepada masyarakat sehingga muncul upaya-upaya mitigasi termasuk ketika pemilu. "Kalau dari masyarakat, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, bertindaknya sesuai regulasi yang ada, saya yakin demokrasi yang jujur dan adil atau pemilu yang baik dapat tercapai," katanya.
Perempuan kelahiran Lombok Tengah, 38 tahun silam ini mengaku bahwa pilihan masyarakat dalam Pemilu 2024 akan menentukan arah bangsa. Sekecil apapun suara pemilih, hal itu menjadi wujud harapan kepada pembangunan bangsa. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PDI Perjuangan DIY memperingati 30 tahun Kudatuli melalui Panggung Rakyat, doa lintas iman, dialog sejarah, dan pembagian 500 paket sembako.
Gempa M7,1 di Jepang diduga berkaitan dengan sesar yang belum retak sejak gempa besar 2016. Ahli ungkap potensi gempa susulan.
KPK menahan anggota DPRD Jatim Moch Mahrus terkait dugaan suap dana hibah pokmas kepada Anwar Sadad.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.