Ade Armando Ditantang Debat Ilmiah Soal Keistimewaan DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Pernyataan politikus Partai Sidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang menyebut, telah terjadi dinasti politik di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus menuai banyak kritikan. Salah satunya dari Ketua Gerakan Beli Indonesia provinsi DIY Mukhlis Hari Nugroho.

Mukhlis menyebut, pernyataan Ade Armando terbilang ngawur dan tidak paham Undang-undang. Menurut Mukhlis, Keistimewaan DIY telah diatur oleh Undang-undang Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012.

"Ada aturannya juga dalam Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang," ujar Mukhlis, Kamis (7/12/2023).

BACA JUGA: Pernyataan Ade Armando soal Polisik Dinasti Ditangani Serius oleh PSI

Seyogianya, lanjut calon anggota legislatif DPRD provinsi DIY dari partai PKS dapil Sleman 5 tersebut, komentar Ade Armando bisa menyinggung perasaan warga Jogja yang selama ini hidup adem ayem. "Untuk apa Ade Armando melontarkan pernyataan itu. Apa untuk mendulang suara demi kepentingan politik. Kalau berani kami tantang Ade Armando untuk debat secara ilmiah tentang keistimewaan Jogja," ungkapnya.

Mukhlis melihat, permintaan maaf yang dilontarkan Ade Armando tidak tulus menyadari kesalahannya. "Saya melihat permintaan maaf Ade Armando tidak tulus. Permintaan maaf yang diucapkannya itu patut diduga hanya untuk meredam amarah warga Yogya. Lihat saja ulahnya selama ini selalu buat kontroversial," ungkap Mukhlis.

BACA JUGA: Ade Armando Dilaporkan ke Polda DIY Terkait Ucapan Politik Dinasti di Jogja

Sekretaeis Jendral (Sekjend) DPP Indonesian Isamic Businnes Forum (DPP IIBF) ini meminta Ade Armando segera menyadari kesalahannya dan bertobat nasuha. "Tobat Nasuha penting bagi Ade Armando agar tidak mengulangi ucapannya yang sering kontroversial. Lebih baik menjaga silat lidah apalagi ini tahun politik. Jangan sampai keistimewaan DIY diungkit-ungkit untuk kepentingan kelompok tertentu," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.