Stigma tentang Gangguan Kejiwaan Menghambat Ketepatan Penanganan

JOGJA—Masyarakat Indonesia masih kerap memberi stigma negative terhadap penyakit gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan penderita gangguan jiwa sulit untuk mendapat penanganan yang tepat.

Guru Besar Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM, Soewadi, menjelaskan sampai saat ini stigma dari masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa masih sangat kuat. Stigma tersebut sangat merugikan bagi penderita gangguan jiwa.

“Orang takut dengan mereka yang mengalami gangguan jiwa, tidak peduli, tidak mau mengerti bahkan mencemooh,” ujarnya dalam seminar Problematika Kesehatan Jiwa Terkini: Mutilasi Bullying & Kriminalitas dengan Penyalahgunaan NAPZA, serta Penulisan Surat Keterangan Sehat Jiwa, di hotel Tentrem, Sabtu (13/1/2024).

Padahal stigma merupakan kabar angin yang diembuskan oleh reaksi-emosi untuk mengucilkan dan menghukum mereka yang seharusnya butuh pertolongan. “Gangguan jiwa sukar dikenal sebagai suatu penyakit, sehingga sampai saat ini orang sulit mendapat dasar fisiknya,” katanya.

Adanya stigma negatif bisa menghambat penanganan yang tepat bagi penderita gangguan jiwa. Stigma membuat penderita gangguan jiwa atau keluarganya merasa malu sehingga tidak melakukan penanganan yang dibutuhkan, misalnya mengakses layanan psikiater.

BACA JUGA: Pemilik Akun Pengancam Anies Baswedan Ditangkap Polisi

Di samping itu, takhayul yang kuat di masyarakat memperparah kondisi ini. Orang yang mengalami gangguan jiwa tak jarang disebut ‘kejinan’ atau kemasukan jin. Sehingga penanganan yang diberikan pun justru terkait dengan hal-hal spiritual, bukannya dengan penanganan medis.

“Berpikirnya irasional. Tidak berpikir ini gangguan jiwa, tapi jangan jangan disantet, diguna-guna pacarnya. Terus mencari pertolongan ke oknum kyai. Lalu dibilang diganggu jin. Pengobatannya pun irasional. Dikasih air putih dengan mantra, disuruh minum. Dikasih kembang suruh bawa pulang,” kata dia.

Sesudah gangguan jiwa semakin berat, biasanya baru kemudian dibawa ke pengobatan medis. “Sebelumnya lebih ke pengobatan non medis. Ini akan memperlambat penyembuhan gangguan jiwa. Padahal penyembuhan cepat hanya ada tiga alasan. Satu, keinginan sembuh. Kedua, taat dan patuh terhadap apa yang disampaikan terapis. Ketiga, dukungan keluarga,” ungkapnya.

Ketua panitia seminar, Ronny Tri Wirasto, menuturkan dalam kesehatan ini dibahas soal kesehatan mental yang terkadang berujung pada kasus kejahatan. “Banyak sekali kasus mutilasi sekarang, juga kasus bullying dan kriminalitas lainnya,” kata dia.

Seminar ini menghadirkan Soewardi sebagai Keynote Speaker dan tiga narasumber yakni AKBP Aji Kadarmo, Febriana Kusuma Dian Mayasari serta Natalia Widiasih Raharjanti. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Cabang Yogyakarta dan Pusat Studi Napza UII.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembayun, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Akhmad Akhadi Syamsudhuha, menuturkan DIY masih merupakan pasar potensial peredaran narkotika karena merupakan tujuan wisata kedua setelah Bali dan kota pendidikan.

“Dampak penggunaan narkotika tidak saja pada aspek kesehatan, tapi juga pada aspek perilaku, sosial-budaya dan ekonomi. Penggunaan narkotika menjadi salah satu pemicu dalam kejadian tindak kriminal, bullying dan masalah kriminal lainnya,” katanya. (***)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.