Pembelian LPG 3 Kg Dipantau Ketat di Jogja, Wajib Pakai KTP
Pemda DIY perketat pengawasan LPG 3 kg usai kenaikan harga nonsubsidi, distribusi wajib pakai KTP untuk cegah salah sasaran.
Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi (tengah) memberi paparan dalam Rakorda Pemilu Sleman, di Pemkab Sleman, Kamis (1/2/2024)/ist Pemkab Sleman
Harianjogja.com, SLEMAN—Menjelang pesta demokrasi, Pemkab Sleman menggelar Rapat Koordinasi Daerah terkait pelaksanaan pemilu 2024 bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sleman, KPU Sleman dan Bawaslu Sleman, Kamis (1/2/2024).
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menjelaska, kesuksesan pemilu 2024 menjadi tanggung jawab bersama. Bupati mendorong seluruh pihak untuk mewujudkan pesta demokrasi ini dengan sikap yang jujur dan adil serta menghindari intrik, intimidasi, provokasi, dan ujaran kebencian.
Untuk itu, Kustini berharap momen pemilu dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan serta koordinasi. “Melalui pertemuan ini mari kita rapatkan barisan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana,” katanya.
Ia juga meminta agar kegaduhan di masyarakat seperti permasalahan terkait pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beberpa waktu yang lalu tidak terulang kembali. Maka semua pihak harus melaksanakan tugas dan memastikan hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.
BACA JUGA: Coblosan 14 Februari, KPU Sleman: Dilarang Bawa Ponsel dan Alat Perekam
BACA JUGA: Netralitas Pejabat dalam Pemilu Diawasi Ketat Bawaslu Sleman
Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi, menuturkan telah melakukan berbagai persiapan, salah satunya terkait persiapan logistik. Ahmad menjelaskan persiapan ini telah berjalan sebanyak 90%. Untuk proses distribusi logistik, dijadwalkan akan dimulai pada 11-13 Februari 2024.
“Proses distribusi logistik akan diawali pada tanggal 11 Februari dan dijadwalkan berakhir pada tanggal 13 Februari. Untuk keamanan proses distribusi kami mohon dukungan dari Kapolresta dalam mengamankan proses ini,” ungkapnya.
Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, juga mengingatkan terkait kerawanan yang dapat terjadi pada masa tenang, seperti halnya kampanye, politik uang, hingga adanya alat peraga kampanye (APK) pada masa tenang. Di samping itu, risiko terkait bencana hidrometeorologi juga menjadi langkah yang perlu diantisipasi untuk menunjang kelancaran proses pemilu.
“Sesuai jadwal yang sudah disampaikan KPU, maka kami harap proses distribusi logistik dapat datang tepat waktu. Di samping itu, kami juga membutuhkan dukungan dari Panewu untuk bekerjasama dengan baik dalam proses ini,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemda DIY perketat pengawasan LPG 3 kg usai kenaikan harga nonsubsidi, distribusi wajib pakai KTP untuk cegah salah sasaran.
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto digelar pada 14 Agustus 2026 karena 16 Agustus bertepatan dengan hari Minggu.
Ditjen PAS DKI Jakarta membantah adanya intimidasi terhadap Nikita Mirzani saat diperiksa di Rutan Pondok Bambu.
Polda Jatim mengungkap 178 kasus kejahatan jalanan selama Juli 2026 dan mengamankan 206 tersangka di seluruh wilayah Jawa Timur.
Pemkot Jogja memastikan pembayaran gaji ASN dan PPPK hingga akhir 2026 aman dengan dukungan DAU dan PAD yang melampaui target.
KPK melimpahkan berkas dakwaan Yaqut Cholil Qoumas ke PN Jakarta Pusat. Sidang kasus dugaan korupsi kuota haji kini menunggu jadwal.