Pembelian Wajib Pakai KTP, Hiswana Migas DIY Tegaskan Restoran Dilarang Pakai Elipiji 3 Kg

Harianjogja.com, JOGJA—Hiswana Migas DIY memastikan akan rajin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke restoran dan warung makan untuk memastikan penggunaan gas LPG bersubsidi atau 3 kg penyalurannya tepat sasaran di lapangan. Sejak awal tahun ini pemerintah sudah memberlakukan kebijakan baru yakni harus menunjukkan KTP untuk membeli gas LPG 3 kg. 

Ketua Hiswana Migas DIY Aryanto Sukoco mengatakan, restoran dan warung makan dengan skala besar dilarang menggunakan LPG 3 kg. Jika ditemukan fenomena seperti itu di lapangan, restoran atau warung makan itu bisa dikenai sanksi. Migrasi pengguna LPG non subsidi ke LPG subsidi ditakutkan pihaknya marak di lapangan lantaran perbedaan harga yang cukup jauh. 

BACA JUGA : Pembelian LPG Pakai KTP, Pemkab Bantul Masih Proses Pendataan

"Harga Eceran Tertinggi gas LPG 3 kg itu di angka Rp15.000 an. Intinya terpaut harga yang cukup tinggi antara subsidi dan non subsidi, makanya kita antisipasi supaya penyalurannya tepat sasaran. Kalau masyarakat sudah punya mobil, rumah besar dan masih pakai gas 3 kg ya kebangetan, itu yang kita antisipasi," katanya, Selasa (6/2/2024). 

Aryanto menyebutkan, pemberlakuan kebijakan pembelian gas LPG 3 kg wajib memakai KTP bertujuan agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Ketika pembeli menunjukkan KTP, penjual akan bisa melacak apakah masyarakat tersebut memang layak mendapatkan LPG 3 kg. Pangkalan, kata dia wajib melakukan pengisian di aplikasi MAP Lite MyPertamina ketika transaksi jual beli LPG 3 kg.

"Sejak awal tahun ini memang sudah diterapkan dan belum terlalu sempurna, mudah-mudahan ke depan bisa lebih tepat sasaran," katanya.

Dia memastikan ketersediaan stok LPG gas 3 kg di wilayah setempat juga cukup aman untuk beberapa waktu ke depan. Apalagi memasuki masa libur panjang sejak tengah pekan sampai akhir pekan ini. "Kalau secara stok kita cukup aman, jadi Insyaallah stok ga akan kurang. Dari waktu yang berjalan beberapa bulan ini kuota cukup aman ga ada yang kekurangan LPG di DIY," jelasnya. 

Pemilik pangkalan Budi Bakti Mulia, Hernita mengungkapkan, pangkalan menjadi penyalur supaya distribusi LPG bersubsidi kg langsung ke konsumen akhir dan tepat sasaran. Termasuk saat memfasilitasi pendataan sasaran konsumen melalui MAP Lite MyPertamina yangbsudah dimulai sejak akhir tahun 2023 lalu. 

BACA JUGA : Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP, Pemkab Bantul Tunggu Instruksi Pusat

“Saat memasukkan NIK itu memang beberapa ada yang sudah terdaftar dan masuk dalam kategori P3KE maupun UMKM. Tapi untuk yang belum terdaftar sejauh ini kami tetap memfasilitasi, meski kriteria dan batasannya belum terlalu jelas, mengingat sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah. Harapannya seiring pendataan konsumen ini ada sinkronisasi dengan data dari tiap kelurahan ataupun kemantren,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.