Bupati Bantul: Jangan Sampai Kerukunan Rusak Hanya karena 14 Februari 2024

Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengajak masyarakat maupun tim sukses peserta pemilu di kabupaten ini untuk bisa menjaga situasi yang kondusif stabilitas sosial di masa tenang atau selama tiga hari jelang pemungutan suara 14 Februari 2024.

"Di dalam masa tenang masyarakat hendaklah bisa menjaga kondusivitas kehidupan sosial kita, dengan tidak melakukan kegiatan kegiatan kampanye," kata Bupati Bantul usai menghadiri Apel Siaga Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bawaslu Bantul di Bantul, Minggu (11/2/2024)

Bupati juga mengajak masyarakat dan tim sukses kampanye menyikapi pesta demokrasi ini secara biasa biasa saja, artinya jangan sampai ada konflik-konflik atau gesekan gesekan di masyarakat yang mestinya bisa dihindari.

"Karena kerukunan dan stabilitas sosial politik di Kabupaten Bantul ini di atas segalanya, jangan sampai kerukunan masyarakat yang sudah terbangun sejak lama ini rusak hanya gara-gara sehari pada tanggal 14 Februari 2024," katanya.

BACA JUGA: TPS di Bantul Ini Jadi Prioritas Distribusikan Logistik Pemilu 2024, Berikut Penyebabnya

BACA JUGA: Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024, Polres Bantul Mengecek Ribuan TPS

Oleh karena itu, Bupati mengimbau kepada seluruh masyarakat Bantul untuk menjaga kerukunan, jangan sampai ada kesepakatan kesepakatan di tingkat rukun tetangga (RT), misalnya kalau tidak milih pasangan calon tertentu akan ada konsekuensi yang diterima.

"Misalnya kalau yang tidak milih ini, kalau punya hajatan tidak ada yang mau membantu, kalau sakit tidak dijenguk, kalau mati tidak dilayati (diziarahi), ancaman ancaman ini jangan sampai ada," katanya.

Bupati mengatakan, dan siapa atau pihak yang mengancam masyarakat seperti tersebut walaupun kesepakatan RT, yang mengancam bisa dilaporkan, karena itu sudah mengganggu tatanan sosial sistem sosial di Bantul.

"Tatanan sosial, sistem sosial di Bantul yang sudah bagus, gotong royong-nya bagus, paseduluran bagus, jangan sampai ada dukuh atau Ketua RT atau timses yang mengambil kesepakatan kesepakatan itu, biarlah masyarakat itu memilih sesuai dengan nuraninya masing-masing," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara