Gunungkidul Tak Kebagian Kuota Transmigrasi 2026, Ini Penyebabnya
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Foto Ilustrasi. Siswa memasukkan surat suara saat mengikuti rangkaian simulasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Antara/Asprilla Dwi Adha
Hariangjogja.com, SLEMAN—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman memastikan warga yang belum terdata dalam daftar pemilih masih bisa menggunakan hak suaranya pada pemilu dengan menggunakan KTP-el. Meski demikian, untuk pencoblosan baru dilayani mulai pukul 12.00 WIB.
Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi mengatakan, upaya perlindungan hak pilih bagi warga terus dilakukan. Pasalnya, warga yang belum masuk ke daftar pemilih (DPT maupun DPTb) masih dapat menggunakan haknya tersebut.
Menurut dia, sesuai dengan ketentuan, warga yang belum tercatat dalam daftar pemilih masih bisa mencoblos dengan membawa KTP-el ke TPS. Namun demikian, Baehaqi menegaskan, penggunaan KTP untuk mencoblos harus memenuhi beberapa persyaratan.
Salah satunya, warga yang akan memilih hanya dilayani apabila alamat di kartu identitas sesuai dengan domisili di tempat pemilihan. “Jadi ini yang harus ditegaskan. Pemilihan yang akan menggunakan KTP-el harus sesuai domisili. Sebab, kalau dari luar daerah maka tidak bisa dilayani,” katanya.
Selain itu, pelayanan untuk pemilih ini baru dilayani mulai pukul 12.00-13.00 WIB. “Nanti kategori pemilih yang menggunakan KTP-el masuk dalam Daftar Pemilih Khusus,” katanya.
BACA JUGA: Ratusan Tahanan Bareskrim Polri Siap Coblosan Pemilu 2024
Anggota KPU Sleman Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Noor Aan Muhlisoh mengatakan, untuk hak pilih terdapat tiga kategori. Yakni, Daftar Pemilih Tetap (DPT); Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Aan mengakui setiap setiap kategori pemilih memiliki hak suara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk warga yang masuk dalam DPT akan mendapatkan lima hak surat suara meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten.
Adapun untuk DPTb, surat suara yang didapatkan disesuaikan daerah asal kepindahan. Aan mencontohkan, apabila proses pemindahan masih dalam satu daerah pemilihan, maka masih mendapatkan lima surat suara, tapi proses pindah dari luar daerah atau provinsi, maka hanya mendapatkan hak suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Untuk DPK adalah pemilih yang menggunakan KTP-el sesuai dengan daerah domisili yang pencoblosannya mulai pukul 12.00-13.00 WIB. Untuk surat suara, calon pemilih ini tetap mendapatkan lima surat suara,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah belum membahas usulan kewarganegaraan ganda dan masih mengkaji aspek hukum serta data pendukung.
PSS Sleman memastikan seluruh pemain asing telah tiba dan menjalani MCU. Manajemen kini menuntaskan administrasi sebelum peluncuran tim.
Presiden Prabowo akan meresmikan program listrik desa sebelum 14 Agustus 2026. Sebanyak 1.400 desa telah tersambung listrik sepanjang 2025.
Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima arahan Presiden Prabowo terkait bursa calon Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri.
Kebakaran Pasar Sidoharjo Bayat Klaten menghanguskan dagangan pedagang. Pemkab Klaten menyiapkan solusi agar pedagang segera berjualan kembali.