Harianjogja.com, SLEMAN—Pakar politik Fisipol UGM, Mada Sukmajati menilai ada beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Instrumen tersebut mencakup tingkat integritas pemilu, kepastian aturan dan partisipasi masyarakat.
Pemilu yang sehat menurut Mada adalah kontestasi yang persaingannya adil dan berimbang, serta memiliki kepastian prosedur dan hukum pada setiap tahapannya. Sayangnya, prosedur pelaksanaan pemilu di Indonesia seringkali mengalami perubahan pada setiap tahapannya. Baik secara legal ataupun oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. "Aturan main pemilu ini selalu bisa diotak-atik di setiap tahapan. Nanti dari seluruh tahapan tersebut kita bisa nilai integritas pemilu sejauh apa," kata Mada pada Rabu (28/2/2024).
Selain itu, integritas Pemilu lanjut Mada juga bisa menilai dari para pemangku kepentingan, dari pesertanya, penyelenggara atau dari aspek pemilihnya. "Bahkan bisa juga dari pemerintah yang sedang berkuasa. Sejauh mana para peserta pemilu ini melakukan pemilu yang fair dan berintegritas," tegasnya.
Baca Juga
KPU Sebut Penyelenggaraan Pemilu di Gunungkidul Berjalan Lancar
Wajah Baru Berpeluang Lolos dalam Pemilu 2024, Pengamat: Bukan Hal yang Mengejutkan
Rekap Suara Pemilu 2024 Sampai Tingkat Kabupaten, KPU Kulonprogo: Partisipasi Pemilih Meningkat
Dari pandangan Mada, integritas pemilu sangat penting untuk dijaga lantaran berperan sebagai pelindung dari sistem pemilu itu sendiri. Meskipun tidak ada pemilu yang benar-benar berintegritas, namun jika sebuah negara memiliki integritas yang rendah, maka malpraktik dan kecurangan sangat mungkin terjadi. Selanjutnya pihak yang paling terdampak tentunya adalah masyarakat.
"Kalau tidak ada integritas dalam pemilu, jelas itu akan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga politik, partai, pemilu, parlemen, dan lain-lain. Bisa juga memicu adanya protes dan kekerasan. Sehingga ini sangat berbahaya," tandasnya.
Terlebih, selain menjaga dan melindungi sistem demokrasi untuk masyarakat, pemilu berintegritas disebutkan Mada juga menjadi salah satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Aspek integritas menjadi penting agar pemilu tetap berjalan kondusif, aktif dan tentunya berimbang serta adil bagi seluruh elemen peserta pemilu.
Partisipasi pemilih tentu tak luput dari instrumen evaluasi pemilu. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyina mengungkapkan di DIY terdapat banyak pemilih dari luar daerah. Mereka umumnya para mahasiswa yang menuntut ilmu di berbagai wilayah di DIY.
"Kalau kasus di Jogjakarta ini dilihat dari segi pemilih, istimewa juga ya masalahnya. Banyak pemilih yang berasal dari daerah lain, yaitu teman-teman mahasiswa pendatang. Sumbangsih ini tentunya sudah kami sosialisasikan sejak tahun 2022 lalu mengenai daftar pemilih dan 2023 kami sudah mengimbau untuk segera mengurus administrasi," ungkapnya.
Sayangnya hingga sepekan bahkan tiga hari jelang Pemilu, masih ada yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya karena tidak mengurus pindah memilih. Beberapa alasan yang dipaparkan oleh para pemantau tersebut ialah sistem administrasi yang sulit.
