27 Trash Barrier Dipasang di Sungai Kota Jogja Tahun Ini
Pemkot Jogja menambah sembilan trash barrier di empat sungai untuk menahan sampah dan menjaga kebersihan aliran sungai.
Ilustrasi. /Harian Jogja-Nina Atmasari
Harianjogja.com, BANTUL–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menerima beberapa informasi dari masyarakat mengenai indikasi terjadi politik uang selama penyelenggaraan Pemilu di Bantul tahun 2024. Meski begitu, Bawaslu Bantul mengaku sulit menindaklanjutinya menjadi laporan resmi.
“Kami masih menghadapi banyak indikasi, meski kita tidak bisa membuktikan secara langsung ada indikasi ada praktik politik uang,” kata Kepala Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, Minggu (3/3/2024).
BACA JUGA : Bawaslu Bantul Sebut Politik Uang Masih Rawan Terjadi Saat Masa Tenang Pemilu 2024
Dia menyampaikan sejauh ini Bawaslu Bantul hanya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai indikasi terjadi politik uang, namun belum ada masyarakat yang mengajukan laporan resmi ke Bawaslu Bantul. Didik mengaku kesulitan menindaklanjuti informasi tersebut.
“Kami kesulitan untuk menindaklanjuti karena tidak ada laporan [resmi] dan beberapa temuan yang kita dapatkan buktinya kurang begitu kuat,” katanya.
Menurut Didik belum ada laporan resmi dari masyarakat tersebut menjadi kendala dalam tindak lanjut penelusuran indikasi politik uang tersebut.
“Pembuktiannya yang sulit, ini kemudian yang masih menjadi permasalah kita, kita mendorong masyarakat untuk aktif melapor indikasi terjadinya politik uang, sehingga ketika masyarakat melapor, masyarakat bisa kita jadikan mitra untuk penelusuran lebih jauh, kalau hanya informasi kita mengalami kendala dalam penelusurannya,” ujarnya.
Dia pun berharap masyarakat yang melapor telah menyiapkan bukti dan saksi yang mendukung laporan tersebut. Sehingga memudahkan Bawaslu Bantul dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
Ia kesulitan menentukan indikasi politik uang tersebut terjadi di berapa lokasi. Didik pun enggan menyampaikan beberapa informasi terkait indikasi politik uang dari masyarakat yang didapatkan Bawaslu Bantul. “Karena politik uang bukan hanya pelaku tetapi harus ada buktinya,” imbuhnya.
BACA JUGA : Praktik Politik Uang saat PSU Rawan Terjadi, Ini Upaya Bawaslu Bantul untuk Menekannya
Didik mengaku sejak rampungnya rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Bantul, hingga saat ini Bawaslu Bantul belum mendapatkan aduan terkait dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Sudah tidak ada [laporan kecurangan Pemilu yang diproses Bawaslu Bantul]. Kami tetap membuka posko laporan dan aduan, sampai [rekapitulasi] perolehan DPRD kemarin, sampai hari ini tidak atau belum kita dapatkan laporan dari masyarakat berkaitan [dugaan kecurangan Pemilu] dengan penetapan perolehan DPRD Bantul,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja menambah sembilan trash barrier di empat sungai untuk menahan sampah dan menjaga kebersihan aliran sungai.
Nadiem Makarim dituntut 18 tahun dalam kasus Chromebook. Kuasa hukum optimistis bebas, pleidoi dijadwalkan awal Juni.
PAD wisata Gunungkidul sudah 72% hingga Mei 2026. Pantai Drini dan Sepanjang jadi penyumbang terbesar, target diprediksi tercapai Juni.
Jemaah haji Indonesia Muhammad Firdaus Ahlan hilang di Makkah. PPIH lakukan pencarian intensif dan gandeng polisi Saudi.
Fabio Di Giannantonio juara MotoGP Catalunya 2026 usai balapan penuh drama. VR46 kian kuat, peluang juara dunia terbuka.
BI-Rate naik 5,25%. Ekonom nilai langkah tepat, rupiah diprediksi menguat ke Rp16.800 per dolar AS.