Antisipasi Kemarau, Pemkab Sleman Siapkan Pompanisasi

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pertanian Sleman akan mendistribusikan pompa bagi para petani di Sleman tahun ini, baik dengan anggaran Pemkab Sleman maupun dari Kementerian Pertanian. Program pompanisasi ini untuk mengantisipasi dampak kemarau kering tahun ini.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Suparmono, menjelaskan untuk mengantisipasi kekeringan pada kemarau tahun ini, Pemkab Sleman akan memanfaatkan sumber-sumber air untuk memastikan sawah tidak kering, salah satunya dengan pompanisasi.

“Kementerian menyediakan pompa, nanti rencana kabupaten juga akan memberikan pompa lagi di anggaran perubahan. Itu untuk lahan tadah hujan maupun bukan tadah hujan yang tidak ada airnya. Kami berusaha maksimal supaya tetap ada air,” ujarnya, Kamis (25/4/2024).

Pada 2024 ini, di sawah tadah hujan akan ada luas tambah tanam seluas 160 hektar, dengan masa tanam dua kali dalam setahun. “Untuk itu, kebutuhan pompanisasinya masih dihitung, sekarang belum final. Karena harus dikoordinasikan dengan provinsi dan nasional,” kata dia.

Untuk memaksimalkan program ini, pihaknya juga sudah bersurat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak untuk bisa menambil air dengan pompa dari saluran Selokan Mataram dan Van Der Wick. “Agar boleh memompa dari selokan untuk pengairan. Karena salah satu sumber di Sleman Selokan Mataram dan Van Der Wick, tapi aturannya tidak boleh dipompa keluar,” ungkapnya.

BACA JUGA: Awal Musim Kemarau di DIY Terjadi pada Mei Mendatang, Begini Penjelasan Lengkapnya

Meski demikian saat ini belum ada persetujuan dari BBWSO untuk melakukan pemompaan dari kedua kanal tersebut. Selain bersurat, koordinasi juga dilakukan di tingkat Kementerian antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kalau di-acc itu akan bagus untuk Sleman, terutama Sleman barat. Ketersediaan air akan lebih bagus. Kalau kita katakanlah pompa dari sungai Progo dan sebagainya kan terlalu jauh, biayanya akan mahal juga,” paparnya.

Sedangkan untuk pengairan dari saluran irigasi tersier, tahun ini dari Pemkab Sleman tidak menganggarkan perbaikan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Undang Undang Desa, irigasi tersier menjadi urusan Desa atau Kalurahan.

“Tapi apapun, kalau yang penting kami bisa bantu, akan kami bantu untuk perbaikan irigasi tersier. Tahun kemaren banyak itu Rp6 miliar lebih untuk perbaikan irigasi tersier dari Dana Alokasi Khusus. Tapi tahun ini kita tidak dapat lagi. Kalau berdasarkan UU Desa, itu bisa dibangun dari Dana Desa yang peruntukannya Ketahanan Pangan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.