Antisipasi Konflik Saat Pilkada, Kesbangpol DIY Bakal Petakan Calon Kepala Daerah

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Kesbangpol DIY menyatakan bakal memetakan calon kepala daerah yang akan maju dalam pelaksanaan Pilkada serentak November 2024. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya potensi konflik saat agenda kampanye. 

Kepala Badan Kesbangpol DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan partai politik demi menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkada di wilayahnya. Selain itu pihaknya juga mengajak calon yang nantinya akan berkontestasi untuk ikut menjaga keamanan wilayah. 

BACA JUGA: Jelang Pilkada, Kemenag Siapkan Langkah Antisipasi Konflik Sentimen Agama

"Kami akan petakan calonnya dulu, dengan melihat calon yang ada pasti akan tahu bagaimana. Makanya sejak awal kami mengimbau agar kampanye dengan santun dan tidak saling menyerang calon lain," katanya, Rabu (17/7/2024). 

Menurut Dewo, calon kepala daerah yang nantinya maju dalam Pilkada berperan penting dalam membantu pemerintah setempat dalam menjaga keamanan wilayah. Sebab, potensi dan kerentanan konflik antara Pilkada dan Pemilu disebutnya sangat berbeda satu dengan yang lain. 

"Tidak ada perhatian khusus, semuanya sama. Saya yakin dari tahun ke tahun berjalan dengan baik, ya kalau hanya beda pendapat itu hal yang biasa," jelas dia. 

Dijelaskannya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara wilayah dengan jumlah calon yang banyak dengan yang sedikit pada Pilkada nanti. "Saya rasa sama kerawanannya. Baik itu calonnya sedikit atau banyak. Semoga Pilkada juga bisa berjalan baik di DIY," ujarnya. 

Dewo menambahkan, pihaknya dalam persiapan Pilkada serentak ini juga telah melakukan pembinaan politik kepada masyarakat. Ini juga dilakukan pada saat Pemilu lalu untuk mengantisipasi munculnya benturan antar kelompok dan pendukung. 

"Kami juga sudah koordinasi dengan Bawaslu dan partai harapan kami dengan pembinaan politik itu Pilkada nanti berjalan dengan baik," jelasnya. 

Sebelumnya diberitakan Bawaslu DIY menyebut, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul punya potensi kerawanan pelanggaran lebih tinggi daripada kabupaten/kota lain dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Ini melihat pada pelaksanaan Pemilu yang digelar pada Februari lalu di mana Sleman menjadi salah satu wilayah yang cukup rentan. 

Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib mengatakan, Sleman menjadi daerah paling rawan munculnya pelanggaran karena beberapa faktor misalnya masalah pemenuhan hak pilih, indikasi adanya pelanggaran saat kampanye, adanya kasus perusakan, konflik antar pendukung dalam kampanye, dan kerusuhan yang menyertai kampanye.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.