Pilur Bantul 2026, 6 Kalurahan Jadi Perhatian Khusus

Harianjogja.com, BANTUL— Pemkab Bantul memberi perhatian khusus terhadap enam kalurahan menjelang pelaksanaan Pemilihan Lurah (Pilur) serentak pada 4 Oktober 2026. Enam wilayah tersebut dinilai memiliki potensi kerawanan yang perlu diantisipasi sejak tahapan kampanye hingga proses penghitungan suara.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Bantul, Afif Umahatun mengatakan enam kalurahan yang menjadi perhatian khusus yakni Patalan, Girirejo, Ngestiharjo, Tamantirto, Panggungharjo dan Terong.

"Patalan menjadi perhatian karena memiliki jumlah calon lurah terbanyak ada lima. Sementara Girirejo mendapat perhatian karena terdapat calon yang berasal dari unsur pamong kalurahan," ujarnya, Sabtu (26/9/2026).

Selain jumlah calon, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan tempat pemungutan suara (TPS) juga menjadi pertimbangan Pemkab Bantul. Kalurahan Ngestiharjo memiliki jumlah DPT dan TPS terbanyak, demikian pula dengan Tamantirto dan Panggungharjo.

Sementara itu, Kalurahan Terong turut mendapat pemantauan khusus karena terdapat kontestasi antara mantan lurah dan lurah petahana.

"Ngestiharjo itu ada 23.988 DPT dan 49 TPS, Panggungharjo 21.499 DPT dan 44 TPS sementara Tamantirto 18.737 DPT dan 37 TPS," kata Afif.

Koordinasi Antisipasi Kerawanan Pilur

Pemkab Bantul telah melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon (Forkompimkap) di 15 kapanewon. Forum tersebut terdiri atas panewu, kapolsek dan danramil.

Koordinasi dilakukan untuk membahas langkah antisipasi terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) selama tahapan Pilur serentak.

Selain itu, Pemkab Bantul menyiapkan rencana karantina bagi seluruh calon lurah pada hari pemungutan suara. Kebijakan tersebut akan diterapkan di seluruh kalurahan yang menggelar Pilur.

"Nanti juga ada rencana karantina calon lurah pada hari pemungutan suara, seluruh kalurahan akan melakukan karantina calon lurah pada hari pemungutan suara," jelas Afif.

ASN Bantul Diminta Jaga Netralitas

Sekretaris Daerah Bantul, Agus Budi Raharja, juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas selama seluruh tahapan Pilur.

ASN dilarang terlibat dalam kampanye maupun mengarahkan masyarakat untuk memilih kandidat tertentu. Larangan tersebut juga disertai sanksi apabila terbukti dilanggar.

"ASN tidak boleh terlibat kampanye. Itu sudah jelas sesuai Perbup ada sanksi jika terbukti melanggar," kata Agus.

Meski demikian, ASN tetap memiliki hak pilih dan diperbolehkan mendengarkan penyampaian program dari calon lurah. Namun, mereka tidak diperkenankan membawa atribut atau slogan maupun mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih kandidat tertentu.

Pemkab Bantul juga meminta masyarakat ikut mengawasi netralitas ASN selama tahapan Pilur. Apabila menemukan indikasi keterlibatan ASN dalam kampanye, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada Pemkab Bantul.

"Kalau kemudian ada yang diundang pas acara, tapi bukan ikut kampanye itu tidak masalah," ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.