Aptisi DIY: Sudah Saatnya Pemerintah Memperhatikan PTS

Sunartono
Sunartono Selasa, 06 Agustus 2024 08:07 WIB
Aptisi DIY: Sudah Saatnya Pemerintah Memperhatikan PTS

Pelantikan Pengurus Aptisi DIY Periode 2023-2027 di Universitas Amikom Yogyakarta, Senin (5/8/2024). /Istimewa.

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) DIY Profesor Fathul Wahid mendorong pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap PTS. Mengingat PTS memiliki peran besar dalam membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fathul Wahid mengatakan peran PTS tak bisa dipandang sebelah mata. Proporsi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di PTS lebih dari 50%. Meski demikian banyak pihak tak terkecuali pejabat negara yang cenderung meremehkan PTS. "Istilahnya betul PTS besar tetapi mahasiswanya hanya sekian, ada yang menyampaikan seperti itu, saya sering dengar dari pejabat negara. Itu banyak hanay sebanding dengan PTN yang jumlahnya sedikit," katanya dalam sambutan pelantikan Pengurus Aptisi DIY Periode 2023-2027 di Universitas Amikom Yogyakarta, Senin (5/8/2024).

BACA JUGA : Jumlah Mahasiswa Baru PTS di Jogja Terus Menurun, Aptisi Duga karena Kapal Keruk PTN

Ia menilai pemikiran yang menganggap PTS dipandang sebelah mata harus diluruskan karena cenderung merendahkan peran PTS dalam mendidik anak bangsa. Menurutnya, ada dua hal yang tidak bisa diberikan oleh PTN. Pertama, terkait distribusi geografis, PTN selama ini berpusat di kota besar, berbeda dengan PTS mampu menjangkau sampai ke pelosok Indonesia yang tidak mampu dijangkau oleh negara.

"Di Jogja juga sama, PTS sampai pojok-pojok yang sangat luar biasa, tidak terbayangkan bisa menjalankan perguruan tinggi di sana dengan keberlangsungan cukup baik," ucapnya.

Adapun kelebihan kedua dari PTS adalah terkait biaya perkuliahan jika dihitung dengan perbandingan sarana prasarana yang disediakan kampus justru lebih rendah dibandingkan PTN. Hal ini termasuk pelayanan yang tidak bisa diberikan oleh negara.

"Seharusnya pemerintah berterima kasih yang luar biasa kepada PTS. Karena peran sangat luar biasa, tetapi dalam rancangan peraturan pemerintah terkait pengelolaan perguruan tinggi tidak ada satu pun klausul yang menuliskan tanggungjawab pemerintah terhadap PTS," ujarnya.

Rektor UII ini mengajak seluruh elemen PTS di Indonesia untuk menggaungkan dengan mendorong pemerintah bahwa ada tanggungjawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang dibebankan kepada PTS. Sehingga PTS seharusnya diberikan ruang yang sama persaingan yang sehat untuk maju dan berkembang.

"Bukan justru dimatikan lewat kebijakan dengan berbagai alasan. Oleh karena itu lewat Aptisi kami berharap menjadi forum yang menyatukan perspektif antar PTS sehingga bisa menyampaikan aspirasi dengan niat baik kepada pihak terkait," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online