Jelang Nataru, Sleman Gelar Operasi Pasar di 6 Titik
Sleman menggelar operasi pasar di enam titik pada 27 November 2026 untuk menjaga harga dan pasokan pangan menjelang Nataru.
Ilustrasi KTP elektronik./Harian Jogja/Desi Suryanto
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil (Disdukcapil) Bantul berupaya rumuskan kebijakan untuk antisipasi penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk keperluan tertentu.
Kepala Disdukcapil Bantul, Kwintarto Heru Prabowo menyampaikan pihaknya mendapat laporan dari perangkat desa terkait dengan adanya fenomena penduduk yang beralamat KTP di wilayahnya, namun tidak berdomisil disana. Menurut Kwintarto, penduduk tersebut pun tidak dikenal masyarakat sekitar.
“Keluhan [penduduk tidak diketahui perangkat desa setempat] dari dukuh. Ketika kami koordinasi, yang kita temukan [Dukuh] selalu mengeluhkan, ada penduduk yang tidak dikenal, berdomisili di situ, tetapi tidak kenal,” ujarnya, Senin (2/9/2024).
BACA JUGA : Viral Pendatang Ditarik Biaya Rp1,5 Juta, Bupati Bantul: Itu Jelas Ilegal
Kwintarto menduga fenomena tersebut dilakukan untuk keperluan tertentu, antara lain pembelian tanah, dan pendaftaran sekolah. Menurutnya, untuk keperluan pembelian tanah persawahan diwajibkan beralamat KTP sesuai dengan sawah yang akan dibeli. Kemudian, menurutnya, adanya zonasi juga diduga menjadi penyebab fenomena tersebut.
“Zonasi juga mempengaruhi pindah penduduk, zonasi pendidikan juga bisa saja, domisili tidak disitu, administrasi kependudukan disitu,” ujarnya.
Menurut Kwintarto proses perpindahan kependudukan yang dilakukan secara daring dan tidak mensyaratkan untuk melapor ke perangkat desa setempat sebelum pindah kependudukan menyebabkan beberapa perangkat desa tidak mengetahui identitas penduduk yang masuk ke wilayahnya.
“Proses penduduk sementara tidak terhambat proses administrasi, [perpindahan penduduk sementara] diizinkan kalau dibutuhkan perpindahan pendudukan, selama syarat terpenuhi,” ujarnya.
Dia menuturkan pihaknya berupaya untuk menggagas Peraturan Bupati (Perbup) untuk persoalan tersebut. “Kami akan menyusun Perbup, untuk penduduk yang melakukan mutasi [kependudukan] harus melaporkan, minimal ke dukuh,” ujarnya.
Dalam rancangan aturan tersebut, penduduk yang pindah kependudukan dimungkinkan melaporkan diri menggunakan video call apabila tidak bisa bertemu langsung.
Dia menuturkan berdasarkan ketentuan dari Kemendagri tidak diperbolehkan menambah syarat untuk pendaftaran kependudukan. Meski begitu, menurut Kwintarto hal tersebut diperlukan agar perangkat desa setempat mengetahui warganya. Dia berharap ketentuan tersebut dapat menjadi prasyarat perpindahan kependudukan di Bantul.
Dukuh Tirto, Bangunjiwo Riyanto menuturkan fenomena tersebut terjadi di wilayahnya sejak perpindahan penduduk dapat diurus secara daring.
"Sejak itu dukuh kurang bisa memantau pertambahan dan pengurangan penduduk. Mungkin juga ada yang tidak terpantau keberadaannya," katanya.
Dia menuturkan kemarin di wilayahnya sempat ada undangan penerima bantuan beras kepada salah satu warga yang beralamat di wilayahnya, namun penduduk tersebut tidak ditemukan keberadaannya. "Mungkin yang bersangkutan sudah pindah [domisili]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sleman menggelar operasi pasar di enam titik pada 27 November 2026 untuk menjaga harga dan pasokan pangan menjelang Nataru.
Rio Febrian membawakan Nada Doaku, single karya Grego Julius yang mengangkat pesan syukur, doa, dan hubungan manusia dengan Tuhan.
JBR 2026 menghadirkan lebih dari 3.000 bikers ke Jogja. HDCI meminta maaf soal lalu lintas, sementara okupansi hotel hampir 80%.
Indonesia mendapat komitmen kontribusi US$100 juta dari Norwegia untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 dan perlindungan hutan.
UMP Jateng 2027 ditetapkan Rp2.655.454, naik 14,10% atau Rp328.068. Kenaikan ini menjadi rekor tertinggi dalam 10 tahun.
Polisi membubarkan aksi blokade jalan di Babarsari, Sleman, yang menuntut pengusutan kasus penganiayaan HM karena tidak disertai pemberitahuan.