Netralitas hingga Politik Uang Jadi Kerawanan Pilkada Jogja

Harianjogja.com, JOGJA—Bawaslu Kota Jogja memetakan kerawanan pilkada 2024. Beberapa yang menjadi perhatian yakni netralitas, wilayah Kota Jogja yang kecil dan penggunaan media sosial yang cukup masif, bisa berpotensi menimbulkan kerawanan.

Anggota Bawaslu Kota Jogja, Siti Nurhayati menjelaskan pemetaan kerawanan pilkada berbeda dengan pemilu karena memang pesertanya pun sudah berbeda. “Khusus pilkada, 26 agustus 2024 Bawaslu RI sudah memetakan kerawanan pilkada secara nasional,” ujarnya, Senin (2/9/2024).

Dalam pemetaan itu, indeks kerawanan pemilu (IKP) dalam pilkada 2024 difokuskan dalam empat dimensi, yakni sosial-politik, penyelenggarana pemilu, kontestasi dan partisipasi. “Yang disoroti sepanjang tahapan pemilu yakni kerawanan di konteks sosial politik, pencalonan, kampanye dan pungut-hitung. Saat ini masuk tahapan pencalonan,” paparnya.

Pada konteks DIY, hasil pemetaan untuk 2024, secara nasional DIY tidak masuk dalam daerah rawan. Namun jika dipersempit dalam lingkup provinsi, kerawanan yang paling tinggi adalah sleman. “Khususnya pada tahapan pencalonan. Untuk Jogja sampai saat ini masih landai saja,” katanya.

Di Kota Jogja saat ini posisinya sudah ada tiga pasangan calon yang mendaftar, yang semuanya diusung oleh partai politik. Dengan pengaruh yang cukup kuat, netralitas ASN maupun menyelenggara pemilihan menjdi salah satu potensi kerawanan.

“Kami melihat di Kota Jogja ada tiga paslon, masing-masing punya background kuat, maka itu yang jadi perhatian kita netralitas ASN dan penyelenggara pemilihan. Kemudian di praktik politik uang, polarisasi masyarakat dan dukungan publik,” katanya.

Media sosial, menurut dia, juga menjadi salah satu potensi kerawanan, mengingat masing-masing paslon maupun partai pendukung akan menggencarkan penggunaan sosial media. “Penggunaan media sosial dengan banyaknya akun masing-masing partai pendukung, perlu diwaspadai isu hoaks,” kata dia.

BACA JUGA: Berpotensi Banyak Diikuti 3 Paslon, Kota Jogja Jadi Titik Paling Rawan Pilkada di DIY

Kemudian setelah nanti memasuki masa kampanye, dia melihat keterbatasan wilayah juga bisa menjadi potensi kerawanan. “Di Kota Jogja lapangan yang digunakan paslon terbatas. Ini sedang kami diskusikan dengan pemkot untuk menyikapi proses ke depan,” kata dia.

Lalu pada pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dengan wilayah yang hanya seluas 32 kilometer persegi, pemasangan APK sesuai ketentuan PKPU berpotensi dilanggar.

Untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan ini, pihaknya pun perlu berkoordinasi dengan stakeholder terkait. “Bawaslu bersinergi dengan Polresta Jogja dan Satpol PP Kota Jogja,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.