KPU Bantul Telusuri Keabsahan Ijazah Paslon Bupati dan Wakil Bupati

Harianjogja.com, BANTUL–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul masih melakukan penelitian hasil perbaikan persyaratan administrasi semua bakal pasangan calon (Paslon) yang sudah mendaftar di Pilkada bantul 2024 sebelum diumumkan pada 14 September mendatang.

Ketua Divisi Teknis KPU Bantul Mestri Widodo mengatakan dalam proses verifikasi sebelumnya, jajaran KPU juga melakukan penelusuran keabsahan semua dokumen kelengkapan paslon, termasuk ijazah pendidikan tiap paslon.

Hal itu dilakukan untuk memastikan keabsahan, misalnya ada paslon yang namanya dalam ijazah berbeda dengan yang tertera di Kartu tanda Penduduk (KTP), selain itu ada juga kampus tempat paslon kuliah sudah tutup sehingga KPU perlu melakukan klarifikasi kepada pihak yang berwewenang ketika paslon mencantumkan nama dengan gelarnya.

“Proses klarifikasi ini menjadi bagian dari penelitian kebenaran dokumen persyaratan calon bupati dan calon wakil bupati yang telah diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu 2024,” kata Mestri dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

Ia menjelaskan proses klarifikasi keabsahan dokumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 113 PKPU NO 8 Tahun 2024  dan KPT KPU RI No 1229 Tahun 2024 yang berbunyi Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan,dan/atau instansi yang berwenang dan hasilnya dituangkan dalam berita acara klarifikasi.

Proses klarifikasi dan penelusuran keabsahan juga dilakukan ke KPK terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), lalu laporan pajak selama llima tahun terakhir. Kemudian ke DPRD Bantul terkait dengan tanda terima pengunduran diri sebagai anggota DPRD Bantul yang didaftarkan sebagai calon.

KPU juga melakukan klarifikasi ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul untuk memastikan apakah visi misi yang telah dibuat oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Bantul agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul.

Hasil proses klarifikasi yang belum sesuai kemudian paslon diminta memperbaiki. hasil perbaikan sudah diserahkan kembali pada 7-8 September lalu dan saat ini sedang dilakukan verifikasi dokumen hasil perbaikan. 

BACA JUGA: Resmi, Bupati Bantul Terbitkan Surat Pemberhentian Wahyudi dari Lurah Panggungha

Setelah syarat dokumen lengkap selanjutnya akan diumumkan di website KPU. Selama tanggal 15-18 September masyarakat dipersilahkan untuk mencermati dan menanggapi terkait persyaratan administrasi paslon. “Masukan dan tanggapan dari masyarakat akan diklarifikasi ke paslon,” ujarnya.

Pengundian

Setelah dinyatakan lengkap, tahap berikutnya adalah penetapan paslon bupati dan wakil bupati Bantul yang akan dilakukan melalui rapat pleno tertutup pada 22 September mendatang. Sehari kemudian pengundian nomor urut melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU Bantul.

Dalam proses pengundian tidak hanya paslon yang bakal hadir, namun istri dari paslon, pimpinan partai pengusung, dan sejumlah instansi terkait. Ia memprediksi kemungkinan dalam proses pengundian nomor urut ini bakal banyak masa yang mengantarkan paslon. 

Karena itu, KPU Bantul tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk TNI-Polri dalam proses pengamanan masa pengundian nomor urut ini. “Kemungkinan nanti ketika paslon datang akan ada pengaturan misalnya, paslon A datangnya dari arah timur, kemudian paslon B dari arah utara dan paslon C dari arah selatan. Ini masih opsi dan masih akan dirapatkan bersama TNI-Polri dan Bawaslu untuk mekanisme dalam proses pengundian nomor urut supaya aman dan lancar,” ucap Mesti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.