Peserta Senam Kreasi Penthul Tembem Gunungkidul Pecahkan Rekor Dunia
Gunungkidul Pecahkan Rekor Dunia! 1.588 Perempuan Senam Penthul Tembem di Nglanggeran
Ilustrasi Pilkada - Antara
Harianjogja.com, SLEMAN—Pelaksanaan kampanye di Pilkada Sleman rawan terjadinya bentrok antar kedua pasangan calon. Hal ini dikarenakan belum adanya zonasi berkampanye sehingga memungkinkan terjadinya kampanye di lokasi yang berdekatan.
Anggota KPU Sleman Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Huda Al Amna mengatakan, pelaksanaan kampanye pasangan calon di pilkada sudah diatur dalam PKPU No.13/2024 tentang Kampanye. Meski demikian, ia mengakui pelaksanaan hanya mengatur tentang timeline waktu.
Sebagai contoh untuk kampanye tatap muka dan pertemuan terbatas pelaksanaan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Di sela-sela kegiatan kampanye ini, setiap pasangan calon diberikan kesempatan menggelar rapat umum sebanyak satu kali.
BACA JUGA : Ini Kata Busyro Muqoddas Bohir Politik di Pilkada 2024
“Untuk zonasi belum ada. Yang diatur memang hanya pelaksanaan rapat umum. Sedangkan pertemuan tatap muka dan terbatas bisa dilaksanakan kapan saja sesuai dengan jadwal dari 25 September hingga 23 November,” katanya saat ditemui, Kamis (26/9/2024).
Ia tidak menampik dengan jadwal seperti itu, ada potensi pelaksanaan kampanye yang lokasinya saling berdekatan. Oleh karena itu, harus dilakukan antisipasi sehingga bisa menekan terjadinya gesekan atau pertemuan antar pendukung calon.
“Terus kita koordinasikan dan minggu pertama kampanye lebih banyak koordinasinya yang melibatkan KPU DIY, pihak kemanaan hingga pasangan calon. Tujuannya untuk memastikan kampanye berjalan dengan aman, lancar dan juga damai,” katanya.
Ia mengakui masih ada rencana pertemuan antara KPU, Bawaslu, pihak kepolisian dan tim kampanye calon terkait dengan pelaksanaan kampanye. Salah satu opsi adanya filtering atau penyaringan saat proses pemberitahuan ke pihak kepolisian.
“Di surat itu kan kelihatan lokasi kampanyenya, ya kalau lokasi berdekatan, yang terakhir mengajukan bisa dipindah ke lokasi lain sehingga pertemuan antar pendukug dapat dicegah,” katanya.
Anggota Bawaslu Sleman, Hery Purwito mengatakan, ketentuan kampanye sudah diatur dalam PKPU No.14/2024. Hal inilah yang jadi dasar kampanye serta menjadi pedoman dalam pengawasan.
“Masih sepi karena memang belum ada yang memberikan pemberitahuan untuk berkampanye,” katanya.
Ia berharap kedua pasangan calon bisa tertib. Selain mematuhi deklarasi damai yang telah disepakati bersama, Hery juga meminta agar segera memberikan pemberitahuan berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.
“Aturannya diharuskan memberikan tebusan ke Bawaslu dan yang lain. Tentunya dengan pemberitahuan ini, kami akan optimalkan upaya pengawasannya,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul Pecahkan Rekor Dunia! 1.588 Perempuan Senam Penthul Tembem di Nglanggeran
Pemerintah menargetkan Zero ODOL berlaku pada 2027, namun masih menghadapi kekurangan anggaran Rp92,9 miliar dan tantangan distribusi logistik nasional.
Kemendag menyelesaikan 89 persen pengaduan konsumen sepanjang semester I-2026 dengan nilai transaksi Rp18,59 miliar. Aduan terbanyak terkait elektronik dan refu
Wamenag Romo Muhammad Syafi'i meminta penyebab ledakan di MAN 3 Padang ditelusuri secara menyeluruh dan mengingatkan publik tidak terburu-buru menyimpulkan peny
Pemerintah menyiapkan skema pelunasan utang KCIC Whoosh senilai Rp116 triliun tanpa harus membebani APBN. Proses pengalihan aset masih berlangsung.
Pemerintah mempercepat pembangunan KSPEAN Papua Selatan melalui kolaborasi pusat dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.