UU Terorisme Masih Dominan Pidana, Deradikalisasi 7 Persen
UU Terorisme masih didominasi pidana dan pemenjaraan 77 persen. Pakar UMY mendorong penguatan deradikalisasi dan reintegrasi sosial.
Bawaslu Jogja Nyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Tidak Memenuhi Syarat Formil
Logo Bawaslu Kota Jogja./ Ist
Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja menyatakan laporan dugaan pelanggaran netralitas seorang ASN dan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye Pilkada 2024 di wilayah ini belum memenuhi syarat formil dan materiil.
"Setelah kami melakukan penelusuran dan analisis awal dapat dinyatakan bahwa kedua temuan ini tidak memenuhi syarat formal-materiil sehingga tidak dapat kami register menjadi temuan," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta Jantan Putra Bangsa dalam keterangannya di Yogyakarta, Jumat.
Menurut Jantan, informasi terkait dugaan dua pelanggaran itu diterima setelah dua pekan pelaksanaan kampanye Pilkada 2024.
Berdasarkan hasil pengawasan, kata dia, diketahui bahwa telah terjadi dugaan kampanye di tempat ibadah di salah satu kecamatan di Kota Jogja.
Pihaknya kemudian melakukan pencegahan dengan memberikan surat imbauan sebelum dimulainya kegiatan sosialisasi oleh salah satu pasangan calon (paslon) untuk tidak melakukan kampanye di tempat ibadah.
Di tempat yang berbeda, lanjut Jantan, muncul pula dugaan pelanggaran netralitas oleh salah satu ASN.
"Dari hasil pengawasan, ASN tersebut hadir dalam kegiatan pertemuan salah satu paslon dengan salah satu organisasi," ujar dia.
Namun dari hasil penelusuran, dugaan pelanggaran itu dinyatakan tidak terbukti karena tidak ditemukan proses kegiatan kampanye dalam kegiatan tersebut.
Tidak ditemukan pula proses pendekatan ASN terhadap salah satu paslon.
"Tidak ditemukan unsur kesengajaan dari ASN tersebut terkait dengan keberadaannya yang membawa kendaraan dinas untuk hadir dalam pertemuan tersebut," jelas Jantan.
Karena itu, ia mengimbau seluruh paslon maupun tim pemenangan masing-masing menghindari dan tidak melakukan kegiatan yang mengarah kampanye di tempat yang dilarang, salah satunya di tempat ibadah. "Ada sanksi pidana yang mengaturnya," ucap dia.
Dia juga meminta seluruh ASN di wilayah Kota Yogyakarta menahan diri terlibat secara aktif pada tahapan kampanye pemilihan calon Wali Kota Yogyakarta.
"Bawaslu Kota Yogyakarta berkomitmen melakukan pencegahan dan pengawasan dalam mengawal proses pelaksanaan tahapan kampanye agar dapat berjalan tanpa adanya pelanggaran," tutur Jantan Putra Bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Share
Ujang Hasanudin
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
