38 Jembatan di Gunungkidul Mulai Rusak, Perbaikan Dikebut
DPUPRKP Gunungkidul mencatat 38 jembatan mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan menjalani perawatan berkala.
Kapolresta Sleman Kombes Yuswanto Ardi bersama dengan PJs Bupati Sleman Kusno Wibowo serta perwakilan dari Forkompida Sleman menunjukan hasil sitaan miras dalam kegiatan pemusnahan di Mapolresta Sleman. Selasa (22/10/2024). Harian Jogja/David Kurniawan
Harianjogja.com, SLEMAN—Kapolresta Sleman Kombes Yuswanto Ardi mengajak seluruh elemen Masyarakat untuk memerangi peredaran miras illegal. Hal ini sebagai upaya menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban lingkungan di wilayah Bumi Sembada.
“Peredarannya semakin meresahkan karena sudah banyak ormas keagamaan yang mengadukan terkait dengan peredaran miras,” kata Ardi, Rabu (23/10/2024).
BACA JUGA: Ribuan Botol Miras Hasil Operasi Pekat di Sleman Dimusnahkan
Menurut dia, peredaran miras illegal tidak bisa dianggap sepele karena bisa makin mengganggu tata kehidupan bermasyarakat, khususnya di wilayah padat penduduk. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tidak hanya menjadi tugas kepolisian, namun masayrakat juga bisa ikut berperan dalam upaya pencegahan.
“Tindakan pencegahan atau preemtif dan preventif harus dilakukan. Untuk pelaksanaannya harus melibatkan semua pihak agar hasilnya lebih optimal,” katanya.
Ardi berpendapat peredaran miras yang tak terkontrol bisa memicu terjadinya gangguan kamtibmas yang bisa merugikan siapa saja. Ia mencontohkan, peristiwa di Bekasi yang mengakibatkan tujuh remaja tewas tenggelam di sungai bermula dari aktivitas menenggak miras.
“Pemuda ini mau tawuran, tapi berhasil dicegah oleh aparat kepolisian. Mereka kabur tapi nahasnya malah menceburkan diri ke sungai hingga akhirnya ada tujuh yang meninggal,” katanya.
Oleh karena itu, Ardi meminta peran dari Masyarakat untuk berperan dalam upaya pencegahan. Sebagai contoh, orang tua atau ibu-ibu bisa melakukan pengawasan agar anak tidak salah pergaulan sehingga terhindar dari bahaya miras.
Di sisi lain, sambung dia, pihak sekolah juga dapat memberikan edukasi terkait dengan bahaya miras dari sisi kesehatan dan lainnya. “Semua ada perannya dan kalau bisa mengambil peran tersebut maka kolaborasi ini menjadi senjata tak terkalahkan dalam memerangi peredaran miras di lingkungan masing-masing,” katanya.
Sejak Juli hingga Oktober, jajaran Polresta Sleman telah melakukan 88 kegiatan operasi yang menyasar ke 81 toko atau penjual yang tak memiliki izin penjualan. Total ada 4.127 botol miras dengan berbagai merk. Selain itu, juga ada miras jenis oplosan sebanyak 110 liter yang disita kemudian dimusnahkan.
“Razia dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam upaya memerangi peredaran miras yang sampai saat ini sudah semakin meresahkan,” katanya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sleman, Akhmad Fattah mendukung upaya kepolisian melakukan razia miras. Hal ini tak lepas dari keresahan dan aduan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terkait dengan peredaran miras ini.
“Sudah banyak yang mengeluh dan resah peredaran miras yang semakin marak di pemukiman pada penduduk,” katanya.
Menurut dia, konsumsi miras merupakan pangkal dari kejahatan. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan, namun ia meminta kepada ormas keagaman untuk tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri.
“Serahkan ke pihak berwajib. Sebab, konsumsi miras bisa jadi awal kejahatan seperti merampok, zina hingga melakukan pembunuhan sehingga harus dicegah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPUPRKP Gunungkidul mencatat 38 jembatan mengalami kerusakan ringan hingga sedang dan menjalani perawatan berkala.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.