Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Direktur PT Deztama Putri Santosa, Robinson saat menjelaskan somasi yang dilayangkan Sultan HB X pada dirinya, Rabu (12/9/2022). - Harian Jogja/Triyo Handoko
Harianjogja.com, JOGJA—Terdakwa tindak pidana korupsi (tipikor) mafia tanah pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Maguwoharjo, Robinson Saalino dituntut tujuh tahun penjara. Terdakwa merupakan pengembang yang tanpa izin Gubernur DIY memanfaatkan TKD untuk dijadikan hunian.
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi DIY, Herwatan, menjelaskan sidang pembacaan tuntutan terhadap Robinson Saalino telah dilaksanakan pada Selasa (22/10/2024) di Pengadilan Tipikor Jogja. “Jaksa Penuntut Umum [JPU]menuntut terdakwa Robinson Saalino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujarnya, Rabu (23/10/2024).
BACA JUGA : AHY: Spartan Command Center Jadi Pusat Pemberantasan Mafia Tanah
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua, JPU menuntut dijatuhinya pidana terhadap terdakwa Robinson Saalino dengan pidana penjara selama tujuh tahun, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan di pidana denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
Ketiga, membebankan terdakwa Robinson Saalino membayar uang pengganti sebesar Rp845 juta dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti.
BACA JUGA : Pemberantasan Mafia Tanah Jadi Topik Pertemuan Polda DIY dengan Komisi III DPR RI
“Apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang Pengganti, maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama tiga tahun dan enam bulan penjara,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.
Gunungkidul perketat pengawasan hewan kurban 2026 dengan 120 petugas dan pemeriksaan SKKH di pasar hewan.
BPBD Bantul siapkan Rp20 juta untuk antisipasi El Nino. Potensi kekeringan dan kebakaran mulai dipetakan sejak dini.
Prabowo kunjungi Museum Marsinah Nganjuk, soroti sejarah buruh Indonesia dan perjuangan hak pekerja serta penghormatan pahlawan nasional.
BNNP DIY perkuat pencegahan narkoba dengan kearifan lokal dan sinergi masyarakat untuk wujudkan Yogyakarta bersih narkoba.